Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Beri Sinyal Puan Jadi Calon Tunggal Ketua DPR yang Diajukan

Kompas.com - 10/08/2019, 17:01 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Puan Maharani menjadi calon tunggal yang diajukan partainya untuk mengisi jabatan Ketua DPR.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDI-P berhak atas posisi ketua DPR pada periode 2019-2024.

Ketentuan ini diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

"Kalau UU MD3 ini kan sudah ditentukan, bahwa yang menjadi Ketua DPR dari PDI Perjuangan," ujar Hasto saat ditanya apakah penunjukan ketua DPR mengerucut pada sosok Puan, Sabtu (10/8/2019).

"Sehingga demokrasi kita ya musyawarah, musyawarah itu mengerucutkan (kandidat ketua DPR) tunggal," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Beberapa waktu belakangan ini, nama Puan memang santer disebut sebagai calon kuat Ketua DPR.

Berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2019, Puan sebagai calon anggota legislatif yang maju untuk dapil Jawa Tengah V memperoleh suara tertinggi. Puan mendapatkan 404.034 suara, disusul oleh Aria Bima mendapatkan 123.529 suara.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki kewanangan tertinggi untuk menentukan kader yang akan menjabat sebagai letua DPR.

"Segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya. Untuk menjadi Ketua DPR itu sesuai dengan UU MD3 memang PDI-P yang mendapatkan kehormatan tetapi kami tetap menjalankan proses komunikasi politik karena ini nanti juga satu napas dengan apa yang terjadi di MPR," kata Hasto.

"Dengan demikian dialog akan dilakukan namun siapa yang akan jadi Ketua DPR, Bu Mega yang akan menentukan," tutur dia.

Baca juga: Megawati: Mbak Puan Sudah Bolak-balik Tanya, Ditugasi ke Legislatif atau Eksekutif?

Sebelumnya, Megawati sempat bercerita bahwa Puan sering bertanya-tanya kepadanya pakah akan ditugaskan sebagai menteri atau menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024.

Hal itu terjadi saat Megawati membacakan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024 di Kongres V PDI-P, Sabtu (10/8/2019).

"Mbak Puan sudah bolak-balik tanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif?" ucap Megawati.

Kepada Puan, Megawati hanya menjawab singkat. Ia meminta Puan bersabar dan mengingatkan bahwa posisi di kursi legislatif maupun eksekutif sama-sama baik.

"Ya entar saja tunggu, (legislatif dan eksekutif) sama-sama penting," ucap Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com