Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Harus Dipertimbangkan Pemerintah jika Beri Fleksibilitas PNS Kerja dari Rumah

Kompas.com - 09/08/2019, 16:40 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melontarkan wacana terkait rencana pemerintah dalam mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan revolusi industri 4.0.

Hal itu termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipersiapkan untuk sejalan dengan itu.

Salah satu wacananya, memberikan fleksibilitas bagi PNS untuk bisa bekerja dari mana saja, tak hanya di kantor.

Ke depannya, jika wacana ini terwujud, PNS juga bisa bekerja di rumah.

Bagaimana pendapat pengamat mengenai wacana ini?

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan pemerintah jika benar-benar merealisasikan wacana ini.

Baca juga: PNS Bisa Bekerja di Rumah, Pemerintah Ingin Tiru Kesuksesan Australia

Ia menyoroti mental PNS dalam bekerja.

“Lah dia kerja di kantoran yang diawasin bosnya saja baca koran, main game, di warung. Lha kalau di rumah kan dia tidur saja, enggak ada yang dikerjain,” ujar Agus, saat dihubungi Jumat (9/8/2019) siang.

Agus pesimistis PNS bisa tetap produktif jika bekerja di rumah.

Pertimbangan lainnya, kata dia, wilayah Indonesia sangat luas untuk bisa diterapkan kebijakan semacam ini.

Apalagi jika melihat kesenjangan pembangunan infrastruktur dan jaringan yang belum merata.

“Kalau kita satu pulau saja, bisa lah. Satu pulau transportasinya baik, modanya banyak, kemudian listriknya bagus, internetnya bagus, bisa. Tapi kan kita negara Indonesia bukan negara Jawa,” kata Agus.

Ia juga tak bisa membayangkan jika ASN bekerja dari berbagai daerah atau mungkin kampung halamannya karena fleksibilitas yang diberikan.

“Nah kalau ada apa-apa bagaimana ngumpulinnya? Kalau dia lagi kerja di rumah tapi di rumah ibunya, di kampung sana. Bagaimana cara memobilisasi, misalnya terjadi bencana? Saya terus terang out of my mind lah bagaimana caranya,” tanya Agus.

Baca juga: Pengusaha Dukung Rencana PNS Kerja dari Rumah, Asal...

Hal lainnya yang dinilai Agus perlu menjadi pertimbangan adalah akses teknologi ASN dan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com