Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Para Menteri akan Bahaya Krisis Ekonomi 10 Tahunan

Kompas.com - 09/08/2019, 16:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan soal krisis 10 tahun yang biasa melanda dunia.

Hal itu ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Kita harus hati-hari risiko 10 tahunan yang terjadi dalam ekonomi dunia," ujar Kalla dalam Seminar Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Temui Kalla, Anies Bahas LRT hingga Pelarangan Mobil Berusia 10 Tahun

Kalla mengatakan, hal itu mengacu pada tren ekonomi dunia sejak 1998.

Saat itu, krisis ekonomi melanda sebagian negara di Asia Tenggara. Indonesia sempat mengalami krisis lantaran saat itu mengeluarkan bailout bagi bank yang dilikuidasi.

Perlahan, negara-negara yang dilanda krisis ekonomi 1998 mampu bangkit. Namun, 10 tahun kemudian muncul krisis ekonomi baru tahun 2008 yang melanda Amerika Serikat (AS).

Kalla juga menyampaikan, 10 tahun berikutnya, atau tahun 2018 hingga kini, memang tak terjadi krisis ekonomi di dunia.

Baca juga: Wapres Kalla Hadiri Kongres V PDI-P di Bali

Namun, kata Kalla, kemunculan krisis ekonomi tersebut tetap patut diwaspadai. Terlebih, saat ini terjadi perang dagang antara AS dan China.

"Sekarang 10 tahun setelah 2008, apakah akan terjadi masalah resesi akibat China, Amerika, Korea (Selatan) dengan Jepang, Brexit, dan sebagainya terjadi masalah di Timur Tengah dengan Iran," ujar Kalla.

"Tetap kita harus hati-hati risiko 10 tahunan yang terjadi dalam ekonomi dunia. Kalau kita lihat 10 tahunan karena kebetulan 1998, 2008, sekarang 2019," ucap Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com