Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah

Kompas.com - 09/08/2019, 00:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, kriteria yang cocok mengisi kabinet jilid II pemerintahan Joko Widodo yakni orang yang gesit dan lincah.

Sebab, Indonesia memiliki tantangan luar biasa, baik dari internal maupun eksternal.

Secara global, Indonesia masih rentan akan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang fluktuatif serta suku bunga The Fed.

Sementara itu, di Internal, Indonesia masih ditantang akan pertumbuhan ekonomi yang stagnan hingga defisit transaksi berjalan.

Baca juga: Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Selain itu, masih perlu banyak perbaikan dari segi birokrasi maupun fasilitas untuk masyarakat.

"Dengan tantangan yang kompleks itu bagaimana kita merumuskan kebijakan efektif. Untuk ke sana, kita butuh kabinet yang agile," ujar Tri dalam diskusi "Desain Kabinet Agile" di Kantor LAN, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Apalagi, lanjut Tri, Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 yang memerlukan keandalan teknologi dalam pelayanan publik, berbasis IT, dan memanfaatkan internet of things.

Pemerintah tengah mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, kata Tri, butuh menteri yang cepat tanggap dan inovatif untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

"Seperti yang Bapak Jokowi bilang, kita tinggalkan cara-cara dan pola pikir lama," kata Tri.

Faktanya, masih ada kementerian dan lembaga yang memiliki catatan buruk di era Jokowi, seperti kegiatan yang tak sesuai dengan program, tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, dan kinerja kementerian yang belum optimal sehimgga pernah ditegur langsung oleh Jokowi.

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet

Kabinet Agile, kata Tri, diharapkan menjadi kabinet yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan jaman.

Para pembantu presiden harus mampu memiliki ideologi, strategi, dan kemampuan manajerial yang baik untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.

"Kementerian dihadapkan pada sumber daya yang besar, ada SDM, sumber daya anggaran. Bagaimana bisa mengelola ini, maia harus punya kemampuan manajerial," kata Tri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com