Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Tak Ada Elite Demokrat dan PKS di Kongres V PDI-P?

Kompas.com - 08/08/2019, 18:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Partai Demokrat dan PKS, dua partai politik koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, tak hadir saat pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pembukaan Kongres ke V digelar di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Kamis (8/8/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno tampak hadir dalam kongres tersebut.

Baca juga: Kelakar Megawati ke Prabowo: Makanya Nanti Dekat-dekat dengan Saya

Prabowo tiba di area kongres sekitar pukul 13.15 WITA didampingi sejumlah elite partai antara lain Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan Edhy Prabowo.

Ia tampak mengenakan kemeja batik motif parang lengan panjang.

Begitu masuk ke dalam ruangan kongres, pesaing Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 itu disambut dengan tepuk tangan hadirin yang sebagian besar kader PDI-P.

Ada pula kader yang bersorak dengan riuh.

"Merdeka! Merdeka!" teriak para kader.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memang mengundang Prabowo secara khusus untuk datang ke kongres.

Undangan itu disampaikan langsung oleh Megawati saat bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/7/2019).

Selain Prabowo, PDI-P juga mengundang Zulkifi Hasan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR juga Ketua Umum PAN.

Namun, Zulkifli Hasan diwakili oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno karena tak dapat hadir di Kongres V PDI-P.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Kehadiran Prabowo di Kongres PDI-P Tak Pengaruhi Parpol Pendukung Jokowi

Saat ditanya mengenai kehadiran elite Partai Demokrat dan PKS, Hasto mengatakan pihaknya hanya mengundang parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.

"Yang kita undang adalah partai Koalisi Indonesia Kerja dan Pak Prabowo diundang secara khusus oleh Ibu Mega pada saat pertemuan di Teuku Umar," kata Hasto.

"Kemudian Pak Zulkifli diundang dalam kapasitas sebagai Ketua MPR tapi juga melekat sebagai Ketua Umum PAN," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com