SMRC: Diskriminasi di Indonesia karena Pemerintah Ragu Bersikap Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini menurun karena diskriminasi.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyebutkan, meningkatnya diskriminasi tersebut karena adanya keraguan pemerintah untuk bersikap tegas.

Paparan ini disampaikan Saiful dalam diskusi publik "Meredupnya Demokrasi di Indonesia" di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

"Salah satu faktor kunci meningkatnya diskriminasi yang melibatkan kekerasan oleh kelompok-kelompok konservatif terhadap kelompok-kelompok minoritas adalah keraguan pemerintah untuk bersikap tegas menegakkan prinsip kesetaraaan warga," kata Saiful Mujani.

Baca juga: SMRC: Demokrasi Indonesia Turun Karena Diskriminasi

Ia mengatakan, ada asumsi di kalangan elite politik bahwa gelombang konservativisme diskriminatif sangat besar dan berpengaruh.

Mereka menganggap, gelombang konservativisne diskriminatif itu dapat mengancam posisi elite politik tersebut jika mereka bersikap tegas.

"Namun, itu hanya asumsi yang tidak dilandasi fakta. Buktinya kaum konservatif diskriminatif tidak pernah menang dalam kontestasi politik sepanjang sejarah Indonesia," kata Saiful.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar kesetaraan warga negara.

"Perlu ada pembenahan aturan yang masih memberikan celah bagi praktik diskriminatif," kata dia.

Baca juga: Membaik, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Sedang

Selain itu, Saiful juga menilai perlu adanya kekuatan yudisial, yakni hakim dan pengadilan yang berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan hak-hak warga negara.

"Sehingga ketika ada warga yang menuntut di pengadilan demi kesetaraan. Maka bisa menemukan keadilan," kata dia.

Adapun diskusi yang digelar SMRC ini dihadiri pula oleh Senior Lecturer Paramadina Graduate School Abduk Malik Gismar dan Peneliti Utama Bidang Politik LIPI Mochtar Pabottingi.