Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Soal Rektor Asing Jangan Dilihat secara Sempit, Niat Presiden Baik

Kompas.com - 01/08/2019, 13:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat tak melihat wacana rekrutmen rektor asing secara sempit.

Moeldoko mengatakan Presiden bermaksud meningkatkan kompetensi perguruan tinggi di Indonesia dengan melibatkan rektor asing sebagai pimpinan kampus.

"Jadi saya mohon jangan dilihat dari sisi yang sempit ya. Tapi dari sisi global kompetisinya ini," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

"Presiden sesungguhnya dalam niat baiknya ingin membawa orang Indonesia berkompetisi, poinnya di situ," ujar Moeldoko lagi.

Karena itu, kata Moeldoko, Presiden hendak menguji coba pelibatan rektor asing di Indonesia. Hal itu juga berkaca dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura.

Baca juga: Soal Rencana Rektor Asing Pimpin PTN, Ini Harapan Jokowi

Moeldoko menambahkan, Presiden juga menginginkan adanya peningkatan indeks kualitas perguruan tinggi di Indonesia dengan pelibatan rektor asing.

"Kalau nanti ada rektor dicoba rektor dari luar, mungkin juga salah satu BUMN dirutnya dari luar. Kita ingin melihat. Presiden ingin melihat bagaimana bangsa ini berkompetisi. Kita memasuki dunia yang sangat kompetitif, ini perlu ada sebuah tantangan baru," lanjut Moeldoko.

Menristekdikti, M NasirKOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Menristekdikti, M Nasir
Diberitakan, Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).

Baca juga: Wacana Rektor Asing, Komisi X DPR: Kalau Tak Berhasil Akan Gonjang-ganjing

Menristekdikti menjelaskan langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Nasir mengatakan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Ia mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

Baca juga: Soal Rencana Rektor Asing Pimpin PTN, Ini Harapan Jokowi

Nasir juga menyampaikan dengan rektor luar negeri dan dosen luar negeri meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia, rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia.

Selain itu, rektor luar negeri nantinya bertugas meningkatkan kualitas PTN hingga peringkatnya bisa naik ke tingkat lebih tinggi. 

Kompas TV Meski belum sepenuhnya terjawab, namun teka-teki lokasi ibu kota baru mulai terkuak, setelah pemerintah memastikan ibu kota baru berlokasi di Pulau Kalimantan. Sejauh ini, dari lima provinsi yang ada di Kalimantan, tiga di antaranya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang sangat dipertimbangkan menjadi tuan rumah ibu kota baru. Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur, Masjaya, sangat yakin provinsi Kalimantan Timur adalah yang paling siap jadi induk bagi ibu kota baru. Lantaran, Kalimantan Timur memenuhi 7 indikator utama kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu berada di tengah tengah wilayah Republik Indonesia, bebas bencana gempa dan banjir, akses transportasi dekat, ketersediaan lahan, hingga aman dari konflik. Meski ada keyakinan dari ketiga provinsi untuk menjadi tuan rumah bagi ibu kota baru, namun, Bappenas menyatakan, proses kajian panjang masih perlu dilakukan. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi sudah mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan untuk memastikan kelayakan sebagai calon ibu kota negara yang baru. Daerah yang dikunjungi di antaranya adalah kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah pun terus mengkaji berbagai aspek terkait wilayah calon ibu kota baru, mulai dari aspek kebencanaan, pasokan air, demografi hingga masalah sosial politik. Presiden menyatakan, akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang. #IbuKotaBaru #JusufKalla #IbuKotaIndonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com