Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Telepon Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk Minta Selesaikan Kebakaran Hutan

Kompas.com - 31/07/2019, 15:54 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah menelepon sejumlah pejabat pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang mulai terjadi di sejumlah daerah di Riau dan Palangkaraya.

“Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan selepas mengunjungi Kampung Adat Batu Persidangan, di Kampung Huta Siallagan, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019), seperti dikutip situs web setkab.go.id.

Baca juga: Sudah 2 Hari Kebakaran di TPA Solo Belum Juga Padam

Mengenai kemungkinan diperlukannya pesawat khusus untuk pemadaman kebakaran hutan itu, Presiden Jokowi menilai masih belum perlu. 

Ia yakin helikopter yang dimiliki BNPB, TNI, dan Polri masih bisa digunakan untuk pemadaman.
“Saya kira masih bisa diatasi dengan helikopter,” ujar Jokowi. 

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo dalam siaran persnya menyampaikan, personel gabungan bekerja keras untuk melakukan pemadaman dan pendinginan hingga Senin (29/7/2019).

Personel tersebut merupakan bagian dari satuan tugas (satgas) darat berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga.

“Total personel gabungan berjumlah  5.929 personel yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah masing-masing berjumlah 1.512 personel, sedangkan Kalimantan Barat berjumlah 1.395 personel,” papar Agus.

Upaya satgas darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali satgas udara.

Jumlah tersebut, menurut Agus, belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di 5 provinsi.

Sementara itu, Agus menyebut helikopter disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan 3, Kalimantan Barat 6, dan Kalimantan Tengah 7.

Baca juga: Ini Fakta Baru Kebakaran Hutan Gunung Panderman, Kembali Terbakar hingga Rusak Habitat Elang Jawa

Helikopter yang ditempatkan di Riau merupakan dukungan dari BNPB 7 unit, KLHK 1, swasta 8, dan TNI 1.

Sementara itu, air yang digunakan untuk pemadaman dan pendinginan mencapai 61.066.300 liter untuk semua wilayah terdampak.

Selain armada helikopter, satuan tugas udara didukung pesawat untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Operasi ini dimaksudkan untuk memicu terjadinya hujan di wilayah-wilayah yang papar hotspotdengan menebarkan garam di awan potensial.

Perkembangan per 29 Juli 2019 pukul 16.00 WIB luas lahan terbakar di Riau seluas 27.683,47 ha. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com