Dua Tersangka Baru dalam Pusaran Kasus Meikarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pusaran kasus korupsi pembangunan proyek Meikarta yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, dua tersangka itu adalah Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Saut menyebut, keduanya ditetapkan dalam dua perkara berbeda.

"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Saut dalam konferensi pers, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Adik Tersangka Suap Proyek Meikarta, Maju Jadi Cawabup Bekasi

Iwa diduga menerima suap terkait Rancangan Detail Tata Ruang Bekasi sedangkan Bartholomeus diduga menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin untuk mengurus perizinan proyek Meikarta.

1. Sekda Jabar Diduga Terima Suap Rp 1 Miliar

Iwa diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk memuluskan proses RDTR di tingkat provinsi.

Baca juga: KPK Tetapkan Sekda Jabar sebagai Tersangka Suap Terkait Proyek Meikarta

Kasus ini bermula ketika Neneng pengajuan Rancangan Perda RDTR pada April 2017. Saat itu, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

"Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari Pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut," ujar Saut.

Dok HUMAS PEMPROV JABAR Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

Singkat cerita, Raperda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan.

Baca juga: Soal Proyek Meikarta, Ridwan Kamil Tunggu Arahan KPK

Namun, pembahasan raperda di tingkat provinsi mandek. Raperda itu tidak segera dibahas oleh POKJA Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan.

"Neneng Rahmi kemudian mendapatkan Informasi bahwa tersangka IWK (Iwa) meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi," kata Saut.

Saut menuturkan, pada Desember 2017, Iwa telah menerima uang sebesar Rp 900 juta dari Neneng melalui perantara. Neneng mendapat uang tersebut dari PT Lippo Cikarang pada bulan yang sama.

Baca juga: Apa Kabar Meikarta?

Iwa diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bartholomeus Menyuap Bupati Bekasi