KPK Dukung Usul Kasus Novel Baswedan Jadi Materi Seleksi Capim

Kompas.com - 29/07/2019, 20:52 WIB

Ardito Ramadhan,

Krisiandi

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2019). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, cenderung hanya melakukan tindakan yang bersifat formalitas dan tidak transparan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan memasukkan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sebagai salah satu materi seleksi calon pimpinan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus Novel merupakan ujian bagi para capim untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi para pegawai KPK.

"Saya kira penting ya kalau proses seleksi ini salah satu poin yang dibawa adalah concern dari calon pimpinan terhadap keselamatan. Jadi bukan hanya soal Novel ya, ini soal yang lebih luas," kata Febri kepada wartawan, Senin (29/7/2019).

Febri mengatakan, keselamatan setiap insan yang dalam gerakan antikorupsi mulai dari pimpinan KPK, pegawai KPK, pelapor kasus korupsi, saksi kasus korupsi, dan para aktivits antikorupsi harus dijamin.

Menurut Febri, keselamatan pihak-pihak tersebut merupakan kunci penting dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Tidak akan mungkin pemberantasan korupsi berhasil kalau aparaturnya enggak dilindungi, kalau masyarakat yang melaporkan itu justru diancam," ujar Febri.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengusulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan menjadi salah satu materi pembahasan dalam seleksi lanjutan calon pimpinan KPK.