Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Pemda Proaktif Tangani Masalah di Nduga, Papua

Kompas.com - 24/07/2019, 08:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah (Pemda) proaktif menyelesaikan permasalahan keamanan di Nduga, Papua.

Kalla meminta pemda setempat aktif berinteraksi dengan TNI dan Polri di sana untuk menangani masalah keamanan dan pengungsi akibat konflik di Nduga.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi penangan pengungsi di Nduga yang hingga saat ini terus bertambah lantaran konflik tak kunjung padam.

"Yang harus mengevaluasi itu justru pemerintah daerah setempat, bupati. Tidak perlu pusat, cukup bupati dan gubernur yang periksa berapa. Masa semua memeriksa jumlah pengungsi harus pusat yang menghitung, itu kelewatan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/2019).

Baca juga: Kontak Senjata, TNI Sebut Ada Kelompok Separatis Terluka di Nduga

Ia pun meminta pemda melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan informasi terkait kemanan kepada aparat TNI dan Polri.

Kalla mengatakan, yang terjadi di Nduga bukan sekadar konflik, tetapi penyerangan. Bahkan penyerangan sudah menyasar ke aparat TNI dan Polri.

Hal itu terlihat dengan banyaknya penyerangan kepada anggota TNI yang tengah mengamankan pembangunan jalan Trans Papua.

Kalla mengatakan, sedianya pemerintah menginginkan proses penyelesaian secara damai melalui dialog. Akan tetapi, upaya tersebut selalau ditolak sehingga cara yang digunakan ialah melalui penjagaan ketat oleh TNI dan Polri.

"Itu separatis namanya kalau begitu. Tentu kita akan berpegang kepada TNI ya, semua itu pemerintah pusat tidak bisa menerima seperti itu," ucap Kalla.

"Tentu yang terbaik iyalah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas, kan gitu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com