Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap-siap ala Gerindra…

Kompas.com - 20/07/2019, 06:15 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com – Mayoritas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ingin partainya berada di barisan oposisi usai Pemilu 2019. Hanya sebagian kecil yang mendorong Gerindra bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/7/2019) kemarin.

Namun berselang dua hari, Jumat (19/7/2019), ketua partai Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh dewan pembina di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para elite menyiapkan strategi skenario untuk bekerja sama dengan pemerintah baru, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat menghasilkan konsep program yang akan ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerima konsep program tersebut.

"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, usai pertemuan.

Baca juga: Sodorkan Program Ini ke Jokowi, Prabowo Pilih Oposisi jika Ditolak

Namun entah bagaimana logika yang hendak dibangun, Dasco menampik tawaran partainya itu diartikan sebagai bentuk meminta-minta jabatan.

Hal yang pasti, apabila pemerintahan baru menerima konsep program tersebut, maka Gerindra dipastikan akan bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya apabila tidak, maka Gerindra akan tetap berada di barisan oposisi.

"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco. 

"Kalau itu semua diakomodasi, artinya  (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun," lanjut dia.

Menangkap Sinyal Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono menambahkan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal agar Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Sinyal itu ditangkap saat Jokowi menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih dengan tajuk “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.

"(Pidato itu) bukan tawaran, tapi sinyal. Sinyal bahwa sebagai presiden terpilih, beliau mengambil inisiatif mengajak, merangkul. Bukan hanya Partai Gerindra, tapi juga pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu pemerintahan ke depan," ujar Ferry yang dijumpai di kediaman Prabowo, Jumat.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.

Kelima tahapan besar itu, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, membuka investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Baca juga: INFOGRAFIK: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Jokowi

Ferry melanjutkan, dalam video tersebut Presiden Jokowi merasa perlu ada kebersamaan dalam menghadapi tantangan, terutama di bidang ekonomi.

Halaman:


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com