Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Antasari Azhar: Pimpinan KPK Mendatang Harus Punya 2 Unsur Ini

Kompas.com - 19/07/2019, 18:59 WIB
Hotria Mariana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komposisi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2019-2024 mendatang, seyogianya terdapat unsur penuntut umum dan penyidik di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Jilid II Antasari Azhar dalam kesempatannya menjadi narasumber pada forum Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut Antasari menjelaskan kedua unsur itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) KPK Pasal 25 ayat 1. Adapun yang dimaksud penuntut umum adalah jaksa, sementara unsur penyidik adalah pihak kepolisian.

“Pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa Pimpinan KPK terdiri dari 5 orang. Lima orang tersebut harus memenuhi unsur penuntut umum dan penyidik. Penuntut umum di Indonesia itu dikenal dengan jaksa. Lalu dari unsur penyidiknya adalah Kepolisian Republik Indonesia,” terang dia seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca jugaTiga Profil Pimpinan KPK yang Mencalonkan Lagi untuk Periode 2019-2023

Pernyataan senada turut diungkapkan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR RI Trimedya Panjaitan. Bahkan dikatakannya, DPR tengah memperjuangkan kedua unsur tersebut saat ia turut aktif dalam membuat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Saya memiliki pandangan yang sama dengan pak Antasari. Saya turut aktif terlibat dalam membuat UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Secara jelas, dalam UU itu memang demikian pokok pikirannya bahwa kedua unsur baik unsur penuntut umum dan unsur penyidik masuk dalam jajaran 5 Pimpinan KPK yang terpilih periode baru mendatang,” ujar Trimedya.

Selain itu, politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan, setiap Pimpinan KPK terpilih periode baru mendatang nantinya juga harus menjadi penegak hukum yang memiliki jam terbang, kredibilitas dan kecerdasan tinggi.

“Unsur-unsur seperti itu harus terpenuhi karena KPK ini adalah lembaga penegak hokum,” tandas legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Baca jugaPansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Selain dua tokoh tersebut, dalam acara yang bertajuk “Mencari Pemberantas Korupsi Yang Mumpuni” itu turut hadir narasumber lainnyam yakni Ketua Panitia Pelaksana (Pansel) KPK Yenti Ganarsih dan Pakar Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com