Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham: Masalah dengan Wali Kota Tangerang Sudah Selesai

Kompas.com - 19/07/2019, 14:45 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, permasalahan antara Pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai.

"Sudah, sudah. Perbedaan pendapat antara kita (Kemenkumham) dan Pemkot Tangerng sudah selesai," ujar Yasonna saat ditemui seusai rakortas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Yasona menambahkan, Pemkot Kota Tangerang juga telah mengaktifkan kembali sejumlah pelayanan publik yang dihentikan di lahan Kemenkumham.

Baca juga: Pemkot Tangerang dan Kemenkumham Berdamai, Pemeriksaan Pejabat Pemkot Dibatalkan

Sementara terkait permasalahan IMB Politeknik milik Kemenkumham, lanjutnya, hal itu akan diselesaikan dengan bantuan Gubernur Banten.

"Soal pelayanan publik, seperti listrik sudah disalurkan. Jadi masalah ini sudah aman ya. Sekarang tinggal teknis penyelesaiannya yang perlu ditindaklanjuti, nanti Gubernur Banten akan mengundang kita, walkot, dan kementerian agraria untuk menyelesaikannya," jelasnya kemudian.

Perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham terkait dengan izin pembangunan di lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang terjadi ketika Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit.

Baca juga: Berdamai, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Resmi Cabut Laporan Polisi

Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian. Karena sindiran itu, Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Baca juga: Setelah Saling Sindir hingga Lapor Polisi, Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Berdamai

Permasalahan antara Pemkot Kota Tangerang dan Kemenkumham pun tercapai usai Arief dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto dipertemukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7) siang.

Pertemuan itu dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Hadir juga Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Tadi telah ada kesepakatan berdua tentunya akan menarik seluruh pengaduan," kata Hadi.

Selain mencabut pengaduan, Hadi juga menyebut Pemkot Kota Tangerang akan mengaktifkan kembali sejumlah pelayanan publik yang dihentikan di lahan Kemenkumham.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri memediasi Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang yang berselisih terkait persoalan tanah. Kedua pihak sepakat mencabut laporan polisi. Saling sindir antara Menkumham, Yasona Laoly dan Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah coba diselesaikan Kemendagri. Namun pertemuan tidak dihadiri Menkumham. Pertemuan di Kantor Kemendagri menghasilkan sejumlah poin. Di antaranya menyamakan persepsi soal tata ruang termasuk aset Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang. Terkait pemutusan layanan umum di sekitar Kantor Kemenkumham, Wali Kota Tangerang menyatakan sudah mencabutnya. Perselisihan Menkumham dan Wali Kota Tangerang berdampak pada fasilitas umum. Lampu penerangan jalan tidak menyala di sekitar kantor milik kemenkumham di wilayah kota tangerang. Area yang berada satu deret dengan Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Tangerang, Banten tampak gelap pada Rabu (17/7/2019) malam. Diduga Pemkot Tangerang memutus aliran listrik untuk penerangan lampu jalan akibat konflik dengan Kemenkumham. Meski kurang penerangan petugas keamanan kantor imigrasi setempat menyatakan pelayanan kepada warga tetap normal. Perselihan bermula saat Menkumham menilai Wali Kota Tangerang mempersulit izin pembangunan di perguruan tinggi di lahan milik Kemenkumham. Hal ini berujung pada pemutusan layanan umum di lingkungan sekitar Kantor Kemenkumham di Tangerang. Konflik pun berlanjut ke polisi. Dua pihak saling lapor. Meski berkonflik sudah ada niat baik untuk menyelesaikan kasus yang berawal dari persoalan lahan ini. Di antaranya dengan mengadakan pertemuan bersama Kemendagri dan Pemprov Banten. #WaliKotaTangerang #Kemenkumham #Konflik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com