Korupsi dan HAM Versus Visi Jokowi

PRESIDEN Terpilih 2019-2024, Joko Widodo, menyampaikan pidato “Visi Indonesia” dalam sebuah acara meriah yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan para elite politik partai pendukung dan ribuan relawan tersebut, Jokowi mengungkapkan lima tahapan besar yang telah disiapkannya untuk mewujudkan visi untuk Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Visi tersebut adalah Indonesia yang lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Kelima tahapan besar yang akan dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya tersebut adalah:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur yang terkoneksi dengan berbagai kawasan industri, pariwisata, dan produksi pertanian.

2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), yakni dengan menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah serta meningkatkan pendidikan vokasi dan manjemen talenta.

3. Membuka investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, yakni dengan memangkas hambatan investasi.

4. Reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang cepat dalam pelayanan dan perizinan.

5. APBN yang fokus dan tepat sasaran, yakni APBN harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan para pembantunya untuk lima tahun ke depan harus mampu bergerak lincah dan cepat, efektif dan efisien, adaptif, menghapus pola pikir yang monoton dan linier, serta meninggalkan “zona nyaman” dalam bernegara.

“Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya! Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan!” tegas Jokowi yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Riuh tepuk tangan kerap pecah di sela-sela pidato yang membuat Jokowi berdiam sejenak.

Namun, pidato tanpa teks yang disampaikan Jokowi dengan menggebu-gebu tersebut disambut kritik tajam oleh kalangan pengamat dan aktivis.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.

Pidato “Visi Indonesia” berdurasi 24 menit tersebut sama sekali tidak menyentuh masalah penegakan hukum dan HAM.

Pidato juga tidak menyinggung strategi atau tahapan besar pemberantasan korupsi, selain penekanan Jokowi untuk “menghajar” pungli.