Korupsi dan HAM Versus Visi Jokowi

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Research Center, Pangi Syarwi Chaniago,

masalah ketidakadilan penegakan hukum dan HAM lah yang menimbulkan kegelisahaan utama rakyat saat ini.

Pangi mengatakan, kegaduhan politik di akar rumput, konflik sosial, kesenjangan dan ketidakadilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum.

Tiadanya narasi penegakan hukum, HAM, dan antikorupsi dalam visi Jokowi akan dikupas tuntas dalam program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (17/7/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Bagaimana komitmen Jokowi soal penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi pada periode kedua pemerintahannya?

Turut dibahas pula salah satu kasus hukum dan pelanggaran HAM yang belum tuntas yang menjadi beban pemerintahan Jokowi, yakni kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Korupsi menghambat laju investasi

Visi Jokowi yang menggebu-gebu soal menarik investasi yang sebesar-besarnya tanpa menyinggung strategi besar pemberantasan korupsi memang menarik untuk dicermati.

Selain merupakan salah satu momok terbesar bangsa ini yang memberi dampak multidimensi, korupsi terbukti menjadi penghambat laju investasi.

Paolo Mauro, dalam studinya berjudul “Dampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan Belanja Pemerintah: Sebuah Analisis Lintas Negara”, berkesimpulan bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi.

Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara merupakan ancaman serius terhadap investasi yang ditanamkannya.

Semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, semakin rendah tingkat investasi di negara tersebut.

Meski sejauh ini belum ada penelitian di Indonesia yang menghubungkan tingkat korupsi dengan pertumbuhan investasi, namun tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab utama melempemnya nilai investasi di Indonesia dibandingkan negara-negara lain karena maraknya praktik korupsi.

Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, tidak disebutkannya pemberantasan korupsi dalam pidato Jokowi bukan berarti hal itu diabaikan.

Menurut Karding, lima poin tahapan yang disampaikan Jokowi dalam pidato merupakan penekanan apa yang akan diperbaiki lima tahun ke depan.