Korupsi dan HAM Versus Visi Jokowi

Kompas.com - 17/07/2019, 07:30 WIB
Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.

“Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya! Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan!” tegas Jokowi yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Riuh tepuk tangan kerap pecah di sela-sela pidato yang membuat Jokowi berdiam sejenak.

Namun, pidato tanpa teks yang disampaikan Jokowi dengan menggebu-gebu tersebut disambut kritik tajam oleh kalangan pengamat dan aktivis.

Pidato “ Visi Indonesia” berdurasi 24 menit tersebut sama sekali tidak menyentuh masalah penegakan hukum dan HAM.

Pidato juga tidak menyinggung strategi atau tahapan besar pemberantasan korupsi, selain penekanan Jokowi untuk “menghajar” pungli.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Research Center, Pangi Syarwi Chaniago,

masalah ketidakadilan penegakan hukum dan HAM lah yang menimbulkan kegelisahaan utama rakyat saat ini.

Pangi mengatakan, kegaduhan politik di akar rumput, konflik sosial, kesenjangan dan ketidakadilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum.

Tiadanya narasi penegakan hukum, HAM, dan antikorupsi dalam visi Jokowi akan dikupas tuntas dalam program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (17/7/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Bagaimana komitmen Jokowi soal penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi pada periode kedua pemerintahannya?

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X