Korupsi dan HAM Versus Visi Jokowi

PRESIDEN Terpilih 2019-2024, Joko Widodo, menyampaikan pidato “Visi Indonesia” dalam sebuah acara meriah yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan para elite politik partai pendukung dan ribuan relawan tersebut, Jokowi mengungkapkan lima tahapan besar yang telah disiapkannya untuk mewujudkan visi untuk Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Visi tersebut adalah Indonesia yang lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Kelima tahapan besar yang akan dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya tersebut adalah:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur yang terkoneksi dengan berbagai kawasan industri, pariwisata, dan produksi pertanian.

2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), yakni dengan menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah serta meningkatkan pendidikan vokasi dan manjemen talenta.

3. Membuka investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, yakni dengan memangkas hambatan investasi.

4. Reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang cepat dalam pelayanan dan perizinan.

5. APBN yang fokus dan tepat sasaran, yakni APBN harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan para pembantunya untuk lima tahun ke depan harus mampu bergerak lincah dan cepat, efektif dan efisien, adaptif, menghapus pola pikir yang monoton dan linier, serta meninggalkan “zona nyaman” dalam bernegara.

“Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya! Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan!” tegas Jokowi yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Riuh tepuk tangan kerap pecah di sela-sela pidato yang membuat Jokowi berdiam sejenak.

Namun, pidato tanpa teks yang disampaikan Jokowi dengan menggebu-gebu tersebut disambut kritik tajam oleh kalangan pengamat dan aktivis.

Pidato “Visi Indonesia” berdurasi 24 menit tersebut sama sekali tidak menyentuh masalah penegakan hukum dan HAM.

Pidato juga tidak menyinggung strategi atau tahapan besar pemberantasan korupsi, selain penekanan Jokowi untuk “menghajar” pungli.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Research Center, Pangi Syarwi Chaniago,

masalah ketidakadilan penegakan hukum dan HAM lah yang menimbulkan kegelisahaan utama rakyat saat ini.

Pangi mengatakan, kegaduhan politik di akar rumput, konflik sosial, kesenjangan dan ketidakadilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum.

Tiadanya narasi penegakan hukum, HAM, dan antikorupsi dalam visi Jokowi akan dikupas tuntas dalam program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (17/7/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Bagaimana komitmen Jokowi soal penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi pada periode kedua pemerintahannya?

Turut dibahas pula salah satu kasus hukum dan pelanggaran HAM yang belum tuntas yang menjadi beban pemerintahan Jokowi, yakni kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Korupsi menghambat laju investasi

Visi Jokowi yang menggebu-gebu soal menarik investasi yang sebesar-besarnya tanpa menyinggung strategi besar pemberantasan korupsi memang menarik untuk dicermati.

Selain merupakan salah satu momok terbesar bangsa ini yang memberi dampak multidimensi, korupsi terbukti menjadi penghambat laju investasi.

Paolo Mauro, dalam studinya berjudul “Dampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan Belanja Pemerintah: Sebuah Analisis Lintas Negara”, berkesimpulan bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi.

Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara merupakan ancaman serius terhadap investasi yang ditanamkannya.

Semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, semakin rendah tingkat investasi di negara tersebut.

Meski sejauh ini belum ada penelitian di Indonesia yang menghubungkan tingkat korupsi dengan pertumbuhan investasi, namun tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab utama melempemnya nilai investasi di Indonesia dibandingkan negara-negara lain karena maraknya praktik korupsi.

Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, tidak disebutkannya pemberantasan korupsi dalam pidato Jokowi bukan berarti hal itu diabaikan.

Menurut Karding, lima poin tahapan yang disampaikan Jokowi dalam pidato merupakan penekanan apa yang akan diperbaiki lima tahun ke depan.