Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Sebut Koalisi Besar Tak Jamin Parlemen Pro Pemerintah

Kompas.com - 04/07/2019, 08:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain memprediksi koalisi besar yang bakal dibangun Presiden Joko Widodo tak menjamin akan selalu mendukung langkah pemerintah di parlemen.

Hal itu, kata Titi, berkaca pada situasi politik menjelang Pemilu 2024 yang berbeda dengan Pemilu 2019.

Titi mengatakan, Pemilu 2024 seperti pasar bebas sebab petahana tak akan bisa maju kembali. Karena itu, ia memprediksi partai-partai akan mencuri perhatian publik dengan sikap politik kritisnya di parlemen terhadap pemerintah.

Baca juga: Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

Hal tersebut disampaikan Titi menanggapi sikap Jokowi yang membuka peluang bagi partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masuk ke dalam koalisi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

"Meskipun koalisi yang besar sekalipun, walaupun semua mayoritas partai bergabung mendukung pemerintah, tidak ada jaminan juga tak ada kritik. Tidak akan juga terasa koalisi rasa oposisi. Tidak jaminan itu tidak akan terjadi," ujar Titi saat dihubungi, Rabu (3/7/2019) malam.

"Pak Jokowi sudah dua periode. Otomatis mereka harus membuat, memikat masyarakat kan. Dan cara untuk memikat masyarakat itu kan menjadi pembeda. Dengan menawarkan sesuatu yang dianggap baru dan memberikan tawaran yang betul-betul bisa diingat oleh masyarakat," lanjut Titi.

Baca juga: Kalla: Koalisi Jokowi-Maruf Amin di DPR Cukup Aman

Hal itu menurutnya juga terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, PKS yang berada dalam koalisi pemerintahan justru bersikap layaknya oposisi di parlemen.

Titi memprediksi masa bulan madu antara Presiden dan partai-partai koalisinya tak akan berlangsung lama. Prediksinya, dua atau tiga tahun menjelang pemilu, partai-partai tersebut akan bersuara lebih kritis di parlemen untuk menaikkan daya tawar ke publik.

Baca juga: Sekjen PPP Sebut Tak Mungkin Seluruh Parpol Pengusung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

Titi menambahkan, partai-partai berharap kader-kader mereka ada yang dilirik publik sebagai calon pemimpin nasional dengan suara kritis yang disampaikan di parlemen.

"Jadi saya yakin masa bulan madu itu pun sebenarnya tidak akan lama. Begitu. Pasti akan ada, di antara mereka sendiri pasti akan ada kompetisi lah. Karena otomatis posisi 2024 itu posisi yang pasar menjadi begitu terbuka kan," kata Titi.

Kompas TV Benarkah Golkar dan PKB bersaing memperebutkan pengaruh Jokowi dalam koalisi saat ini yang berujung pada distribusi pembagian kursi kabinet mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com