Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-putusan MK, PGI Ajak Masyarakat Kembali Rajut Persahabatan

Kompas.com - 28/06/2019, 09:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mengimbau seluruh masyarakat Indonesia, baik pemilih dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pemilih dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Untuk sama-sama menghormati putusan MK ini yang bersifat final," kata Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2019).

Gomar mengimbau seluruh pihak, baik para elite maupun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk meneduhkan suasana dengan menunjukkan persahabatan sebagai sesama anak bangsa.

Baca juga: Usai Putusan MK, ICMI Berharap Pendukung Capres Tak Ribut di Medsos

"Saatnya para elite bangsa ini menunjukkan keteladanan berupa kedewasaan berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi akibat kontestasi Pilpres lalu," ujarnya.

Gomar mengajak, seluruh elemen masyarakat yang masih berbeda pilihan politik untuk kembali bersatu menyambut Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang kemungkinan bakal memerintah lima tahun ke depan.

"Untuk bersatu menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo dan Bapak KH Ma’ruf Amin untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Oktober yang akan datang," ujarnya.

Gomar meyakini presiden dan wakil presiden terpilih nanti dapat merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan berdasarkan pilihan politik.

"Saya percaya Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dapat merangkul semua rakyat tanpa membedakan pilihan politik, dan bertindak sebagai Presiden yang mengayomi semua kelompok masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Pasca Putusan MK, IHSG Dibuka Menguat 0,35 Persen

Selanjutnya, Gomar mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia dapat memetik pelajaran berharga selama Pilpres yang lalu, dengan seluruh dinamika dan permasalahannya.

Untuk itu, ia meminta seluruh masyarakat terus menyempurnakan proses-proses demokrasi.

"Sebagai bangsa yang bermartabat, kita harus terus menyempurnakan proses-proses demokratisasi yang kita tempuh seraya semakin memperteguh komitmen kebangsaan kita," pungkasnya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilpres 2019.<br /> KPU langsung menggelar rapat pleno untuk membahas persiapan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, hasil pemilu 2019.<br /> Menurut ketentuan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan 3 hari pasca putusan MK terkait sengketa pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com