Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Pastikan Industri yang Kembangkan Vokasi dan Litbang Dapat Pengurangan Pajak

Kompas.com - 19/06/2019, 20:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerbitkan regulasi mengenai pengurangan pajak alias super deduction tax untuk pelaku industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi dan penelitian dan pengembangan demi menghasilkan inovasi.

"Kami harapkan, peraturan pemerintah-nya segera keluar seperti yang untuk (pelaku industri) kendaraan bermotor. Kami harap sudah akan selesai harmonisasinya dan keluar pekan ini atau awal pekan depan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Asosiasi UMKM Minta Pajak 0 Persen untuk Usaha Kecil-Mikro

Sri menambahkan, semestinya peraturan pemerintah itu dapat dirilis lebih cepat. Sebab, sepengetahuannya, pembahasannya sudah rampung sejak beberapa waktu lalu.

Pelaku industri di sektor mobil listrik adalah salah satu yang akan mendapatkan "diskon pajak" tersebut. Meski demikian, Sri tidak menjelaskan secara rinci pelaku industri mana yang bakal menjadi sasaran regulasi itu.

Catatan Kompas.com, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan salah satu pelaku industri yang akan bermain di bidang mobil listrik.

Baca juga: Pajak Apartemen Mewah Dilonggarkan

Selain super deduction tax, lanjut Sri, pemerintah juga sedang merancang perubahan soal Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Orientasi pemerintah ini adalah agar industri lebih sensitif terhadap kandungan emisi pada kendaraan bermotor.

"Rencananya kami naikkan (batas barang mewah) Rp 5-10 miliar menjadi Rp 30 miliar. Jadi (naik) tarifnya 20 persen," ujar Sri.

Kompas TV Di publik kini beredar video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak akan memaafkan jiika ada jajarannya menerapkan pola kepemimpinan eksklusif yang mementingkan kelompoknya. Termasuk menjadi penyuara kebencian.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com