Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Minta Pendukung 02 Ikuti Imbauan Prabowo

Kompas.com - 14/06/2019, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, semestinya pendukung capres Prabowo Subianto mengikuti imbauan untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa selama sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya pikir, memang harus konsisten ya tentang apa yang diucapkan oleh pimpinannya, diikuti oleh yang di bawahnya. Jangan mereka merasa mempunyai kekuatan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Kami Harap Pendukung Tak Hadir Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Tapi, nyatanya masih ada kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di sekitar Patung Kuda, sekitar 200 meter dari Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Sejumlah orang yang menyebut dirinya Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) berkumpul di sana sejak Jumat pagi. Mereka mengaku, tengah mengawal sidang gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Massa membawa spanduk yang bertuliskan "ketidakadilan bertentangan dengan Pancasila" dan "Selidiki dan Ungkap Penyebab Kematian >600 Orang Petugas KPPS".

Mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa imbauan Prabowo itu adalah untuk menjaga situasi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi, seharusnya pesan itu dipahami oleh pendukungnya.

"Masyarakat sudah tenang, sudah merasa nyaman, eh dimunculkan lagi gerakan di lapangan. Buat apa itu? Sudahlah, percayakan saja pada MK yang prosesnya juga enggak lama. Kita tunggu saja," ujar Moeldoko.

Baca juga: Dahnil Ingatkan Pendukung untuk Ikuti Imbauan Prabowo

Moeldoko mencontohkan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang taat pada instruksi tidak turun ke jalan pasca-Pemilu 2019.

"01 itu juga relawannya banyak. Cuma saya tahan saja. Kami kan enggak mau ada sesuatu yang malah membuat suasana tidak bagus. Marilah kita sama-sama jaga situasi dengan baik," ujar Moeldoko.

Kompas TV Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebutkan tudingan kecurangan terstruktur sistematis dan masif hanya asumsi yang dilayangkan Tim Prabowo-Sandi. Tudingan kecurangan harus disertakan dengan bukti. #SidangMK #SengketaPilpres #MahkamahKonstitusi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com