Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Anggota Polri Kalau Sudah Masuk, Silakan Ikuti Aturan KPK

Kompas.com - 13/06/2019, 15:30 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan institusinya tidak ikut campur dalam urusan anggotanya yang menjadi bagian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan Tito usai bertemu Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

"Jadi sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK mereka juga sudah terikat dengan segala peraturan-peraturan KPK. Anggota Polri kita juga nggak banyak ikut campur tentang operasionalnya," kata Tito saat memberikan keterangan pers.

Baca juga: Pansel Calon Pimpinan KPK Minta Kapolri Dorong Polisi Potensial Mendaftar

Selama ini, Tito menuturkan, sudah banyak anggota Polri yang masuk dalam KPK. Di antaranya sebagai penyidik maupun direktur divisi tertentu.

Tito menegaskan bahwa para anggota Polri dalam lembaga antirasuah tersebut bekerja secara profesional.

"Sebagai direktur penyidikan, sebagai penyidik, banyak sekali di sana dan sebagian besar mereka profesional dan mereka juga selesai dalam keadaan prestasi yang baik, tidak membuat masalah," tutur dia.

Baca juga: KPK Siap Bantu Pansel Telusuri Rekam Jejak Calon Pimpinan Baru

Meski tak ikut campur saat anggotanya bertugas di KPK, Tito menambahkan bahwa instansinya dapat turun tangan terkait pembinaan karir.

Jenderal berbintang empat itu menuturkan, anggota tersebut dapat dinaikkan pangkatnya jika memang berprestasi.

"Pembinaan karir mereka (saat) sudah selesai, kita tetap kembali ke Polri, kesempatan mereka sekolah, kemudian kesempatan mereka untuk dipromosi, dan lain-lain, kalau bagus ya kita promosi, kalau nggak bagus ya nggak promosi, kira-kira begitu," ujar Tito.

"Jadi operasional sepenuhnya kalau sudah masuk ke KPK ya silahkan ikuti aturan KPK," imbuh dia.

Kompas TV Panitia seleksi pansel calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemui pimpinan KPK di kantor KPK Kuningan Jakarta. Pertemuan bertujuan agar pansel KPK memperoleh masukan yang akan digunakan untuk proses seleksi. #PanselKPK #kpk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com