Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Dorong Internal KPK Daftar Calon Pimpinan Periode 2019-2023

Kompas.com - 12/06/2019, 14:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih mendorong internal KPK agar ada yang mendaftar menjadi calon pimpinan baru.

"Ya kita mendorong. Kita tadi ke sini itu selain minta tracking (penelusuran rekam jejak calon pimpinan), minta masukan, juga kita mendorong siapa yang bagus, mau dicalonkan," kata Yenti usai bertemu pimpinan KPK periode 2015-2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Aktivis Antikorupsi Kritik Komposisi Pansel Capim KPK yang Ditunjuk Jokowi

Menurut Yenti, ada pimpinan saat ini yang kemungkinan berniat mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya. Selain itu, ada penasihat dan pihak lainnya di internal KPK yang akan mendaftarkan diri.

"Bahkan tadi selain dari komisioner juga ada beberapa katanya penasihat, kemudian dari staf yang lain juga ada. Jadi kita juga mendorong," kata dia.

Akan tetapi, Yenti enggan menjelaskan secara rinci siapa dari internal KPK yang kemungkinan mencalonkan diri.

Baca juga: Presiden Diminta Pertimbangkan Masukan Publik Terkait Pansel Capim KPK

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sempat menimpali pernyataan Yenti soal internal KPK yang mencalonkan diri sebagai pimpinan baru. Saut ingin tiga pimpinan periode saat ini untuk maju lagi.

"Saya ajukan tiga orang lagi daftar ulang, saya mau nyalonkan lagi Pak Laode (Laode M Syarif), Bu Basaria (Basaria Panjaitan) sama Pak Alex (Alexander Marwata)," kata Saut saat berdiri di belakang Yenti yang sedang menemui awak media.

Saat ditanya apakah dirinya akan maju untuk periode 2019-2023, Saut mengaku tak akan mencalonkan diri lagi. "Enggak, enggak. Saya enggak," katanya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com