Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Koalisi Jokowi-Ma'ruf, Airlangga Sebut yang Penting Parlemennya Kuat

Kompas.com - 12/06/2019, 11:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua  Umum  Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pada dasarnya partai politik koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbuka atas bergabungnya partai politik lainnya. 

Airlangga menekankan, fokus utama dari unsur pendukung Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana menciptakan kekuatan yang mayoritas di parlemen

"Yang paling penting kalau dilihat secara politik adalah di parlemen ya. Konfigurasi (koalisi) politik harus mendorong parlemen yang kuat," ujar Airlangga saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Waketum Sebut Demokrat Tetap Berada di Koalisi Prabowo Sampai Putusan MK

Artinya, partai politik yang memiliki kursi signifikan di parlemen ini dapat diterima dengan baik di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf demi menggolkan program-program yang direncanakan. 

Tidak menjadi soal  meskipun "teman baru" ini  belum mempunyai chemistry dengan parpol yang sudah bergabung sebelumnya. Menurut dia, mendapatkan chemistry satu sama lain hanya persoalan waktu. 

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa saat ini belum ada perbincangan formal mengenai rencana masuknya partai politik yang sebelumnya berada di oposisi ke koalisi pendukung pemerintahan. 

Baca juga: Sekjen: PAN Konsisten Ada di Koalisi Pendukung 02!

Ia sekaligus menegaskan, perubahan konfigurasi koalisi di kubu Jokowi-Ma'ruf pasti akan dibincangkan dengan seluruh partai politik anggota koalisi. Berbeda dengan formasi kabinet yang merupakan wewenang Presiden sepenuhnya. 

"(Formasi kabinet) nanti tunggu Presiden. Kalau pembahasan soal koalisi, dibahas dengan anggota koalisi lainnya," lanjut Airlangga.

Kompas TV Partai Demokrat, melalui wasekjennya Rachland Nashidik, sempat mengusulkan adanya pembubaran koalisi partai. Menurut Demokrat, pembubaran ini untuk menghindari benturan di masyarakat.<br /> <br /> Anggota majelis tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebut pembubaran partai koalisi masih sebatas usulan. Max menilai usulan pembubaran partai tak lain untuk menghindari benturan sosial di masyarakat.<br /> <br /> Menurut Max, pembubaran dapat terjadi jika dilakukan kedua pihak, bukan hanya sepihak. #Demokrat #RachlandNashidik #MaxSopacua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com