Waketum Sebut Demokrat Tetap Berada di Koalisi Prabowo Sampai Putusan MK

Kompas.com - 12/06/2019, 11:32 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, posisi Partai Demokrat masih berada dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga sampai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait hasil sengketa Pilpres 2019.

"Menyangkut masalah posisi partai Demokrat sampai saat ini, dan sampai dengan hasil keputusan MK partai Demokrat masih di posisi 02 ya," kata Syarief saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Pengamat: Demokrat Sedang Berusaha Melepaskan Diri dari Koalisi Prabowo

Syarief mengatakan, meskipun berada di koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Demokrat tidak menutup komunikasi dengan partai-partai di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, koalisi parpol tersebut dibentuk untuk kepentingan rakyat.

"Ya memang begitu, masak kita tidak boleh komunikasi. Ini kan untuk kepentingan rakyat, koalisi itu kan untuk kepentingan rakyat, jadi kita harus komunikasi dengan semua pihak karena membangun bangsa ini kan tidak bisa sendiri harus sama-sama," ujarnya.

Selanjutnya, ketika ditanya terkait usulan pembubaran koalisi oleh kader Demokrat, ia menilai setiap pemerintahan pasti memiliki koalisi partai-partai politik. Sehingga, tidak mungkin koalisi tersebut dibubarkan.

Baca juga: Soal Usul Pembubaran Koalisi, PKS Anggap Pernyataan Resmi Hanya dari Sekjen Demokrat

Kendati demikian, Syarief mengatakan pembubaran koalisi adalah hak independensi dari ketua-ketua koalisi partai politik.

Ia memberikan contoh, pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ada koalisi partai politik yaitu koalisi Kerakyatan dan koalisi Kebangsaan.

"Itu kan hak Independensi dari pada ketua-ketua koalisi kan.dan perlu disadari kami tegaskan bahwa di pemerintahan SBY juga dulu koalisi ada," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X