Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum AMPG Setuju Kepemimpinan Airlangga Hartarto Segera Dievaluasi Lewat Munas

Kompas.com - 29/05/2019, 06:50 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Abdul Aziz, setuju kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar harus segera dilakukan secepatnya lewat forum Musyawarah Nasional.

Ia menilai Munas mendesak dipercepat karena menurunnya suara Golkar di pemilu legislatif 2019.

"Evaluasi menyeluruh terhadap perolehan suara partai yang menurun ini harus dilakukan secepatnya, dan sarana yang paling tepat untuk ini adalah Munas,” kata Abdul Aziz saat dihubungi, Selasa (28/5/2019) malam.

Abdul mengatakan, masa bakti kepengurusan Ketum Airlangga akan selesai pada tahun ini. Namun yang jadi perdebatan di internal adalah pada bulan apa Munas untuk memilih ketua umum baru harus dilakukan.

Baca juga: DPD Golkar NTT Harap Tak Ada Percepatan Munas Demi Soliditas Partai

Ia sepakat Munas yang merupakan forum tertinggi di Partai Golkar itu digelar dalam waktu dekat, tidak menunggu sampai akhir tahun. Apalagi, 25 Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I juga disebut-sebut sudah sepakat agar Munas dipercepat.

"Karena peran DPP saat pileg kemarin dirasakan sangat minim di daerah, bahkan nyaris tidak ada. Maka berdasarkan evaluasi dan masukan dari ketua ketua PD AMPG di daerah bahwa percepatan Munas sudah mutlak untuk segera dilakukan” kata Abdul Aziz.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan. Sementara pada Pemilu 2019, Golkar menargetkan 105 kursi di DPR. 

Abdul mengatakan, capaian Golkar di Pileg 2019 yang tak memuaskan itu membuat posisi pimpinan mendesak untuk dievaluasi. Menurut dia, sejak dulu Golkar sangat fair dalam memberikan evaluasi terhadap pimpinan partai.

"Kalau dinilai gagal ya pasti kita dorong agar Ketum Airlangga diganti dalam Munas nanti. Kami PP AMPG sebagai sayap partai akan tetap straight menyuarakan percepatan Munas ini demi mengembalikan kejayaan partai” ujarnya. 

Sebelumnya, salah satu politisi Golkar Aziz Samual menargetkan agar Munas bisa digelar pada bulan Juli 2019. Mantan Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar itu menyebut para pengurus daerah sudah melakukan konsolidasi dan mencapai kata sepakat.

Baca juga: DPD Golkar Bali: Partai Dalam Kondisi Terombang-ambing, 85 Kursi Patut Disyukuri

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).

Namun, pernyataan Aziz dibantah Ketua Koordinator bidang Hankam DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain. Ia menyebut para pengurus daerah justru bersyukur dengan capaian Golkar di Pileg.

"Saya tidak menemukan komplain dari 25 DPD I yang meminta Ketua Umum untuk mundur karena dinilai gagal dalam mencapai target di pemilu 2019," kata Happy.

Kompas TV Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengusulkan agar Partai Golkar mendapat jatah 4 hingga 5 menteri dalam pemerintahan Jokowi-M’aruf mendatang. Usulan ini turut dibahas dalam rapat pleno dewan pakar partai golkar yang berlangsung Senin (27/5) sore. Menurut Agung Laksono Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua pemilu dan turut andil memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com