DPD Golkar NTT Harap Tak Ada Percepatan Munas Demi Soliditas Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD I Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru. Sebab, ia menilai kondisi internal partai belambang pohon beringin mulai kondusif.

"Semua pihak pun menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartato bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak untuk kepentingan Golkar," kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (28/5/2019).

Menurut Melki, DPD Golkar NTT telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus daerah di tingkat kabupaten untuk membahas capaian Partai Golkar dalam pemilu baik pileg maupun pilpres 2019.

Baca juga: Ketua DPP Golkar Bantah 25 DPD Ingin Munas Dipercepat

Hasilnya, para pengurus menilai Golkar memang mengalami tantangan dalam lima tahun terakhir karena dampak konflik internal Partai Golkar sejak era Aburizal Bakrie hingga Setya Novanto. Namun konflik ini dinilai sudah mulai mereda setelah Golkar dipimpin oleh Airlangga.

Selain itu, ada juga masalah lain terkait sejumlah kader partai Golkar yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham juga ikut jadi pesakitan di KPK.

"Kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun," kata dia.

Kendati demikian, di tengah kondisi itu, ia menilai Golkar tetap meraih catatan positif terkait pileg dan pilpres 2019. Untuk pilpres 2019, Golkar berhasil membawa pasangan yang diusungnya Jokowi-Ma'ruf memenangi kontestasi.

"Untuk pertama kalinya Partai Golkar menang dalam pilpres sejak era reformasi," ujar Melki.

Capaian di Pileg juga ia nilai cukup baik. Meski kursinya di DPR turun, namun Golkar masih berada di posisi kedua peraih kursi terbanyak di bawah PDI-P. Oleh karena itu, ia menilai tak perlu ada percepatan Munas.

"Partai Golkar saat ini fokus saja dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020, dan agenda organisasi plus kaderisasi. Tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal," kata dia.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

Baca juga: Perolehan Kursi Golkar Turun, Muncul Wacana Percepat Munas untuk Ganti Airlangga

Turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 memunculkan wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini menyebut para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas pada bulan Juli.

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).