DPD Golkar NTT Harap Tak Ada Percepatan Munas Demi Soliditas Partai

Kompas.com - 28/05/2019, 13:46 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). Dalam kampanye tersebut Golkar mengajak untuk memilih kader dari partai Golkar serta memilih pasangan Capres -Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin pada Pemilu 2019.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto memberikan pidato politiknya saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). Dalam kampanye tersebut Golkar mengajak untuk memilih kader dari partai Golkar serta memilih pasangan Capres -Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD I Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru. Sebab, ia menilai kondisi internal partai belambang pohon beringin mulai kondusif.

"Semua pihak pun menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartato bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak untuk kepentingan Golkar," kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (28/5/2019).

Menurut Melki, DPD Golkar NTT telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus daerah di tingkat kabupaten untuk membahas capaian Partai Golkar dalam pemilu baik pileg maupun pilpres 2019.

Baca juga: Ketua DPP Golkar Bantah 25 DPD Ingin Munas Dipercepat

Hasilnya, para pengurus menilai Golkar memang mengalami tantangan dalam lima tahun terakhir karena dampak konflik internal Partai Golkar sejak era Aburizal Bakrie hingga Setya Novanto. Namun konflik ini dinilai sudah mulai mereda setelah Golkar dipimpin oleh Airlangga.

Selain itu, ada juga masalah lain terkait sejumlah kader partai Golkar yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham juga ikut jadi pesakitan di KPK.

"Kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun," kata dia.

Kendati demikian, di tengah kondisi itu, ia menilai Golkar tetap meraih catatan positif terkait pileg dan pilpres 2019. Untuk pilpres 2019, Golkar berhasil membawa pasangan yang diusungnya Jokowi-Ma'ruf memenangi kontestasi.

"Untuk pertama kalinya Partai Golkar menang dalam pilpres sejak era reformasi," ujar Melki.

Capaian di Pileg juga ia nilai cukup baik. Meski kursinya di DPR turun, namun Golkar masih berada di posisi kedua peraih kursi terbanyak di bawah PDI-P. Oleh karena itu, ia menilai tak perlu ada percepatan Munas.

"Partai Golkar saat ini fokus saja dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020, dan agenda organisasi plus kaderisasi. Tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X