Belum Bisa Penuhi Panggilan KPK, Menteri Jonan Minta Dijadwalkan Ulang 31 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali tak memenuhi panggilan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/5/2019).

Alasannya, Jonan saat ini masih dinas ke Amerika Serikat dan Jepang. Pihak Jonan meminta penjadwalan ulang pada 31 Mei 2019.

Jonan rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Ia akan diperiksa untuk tersangka Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir.

Jonan sebelumnya tak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (15/5/2019) lalu. Ia juga tak memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan pada Senin (20/5/2019).

"Kementerian ESDM kembali mengirimkan surat ke KPK. Surat yang ditandatangani oleh Plh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tersebut menguraikan bahwa Ignasius Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (27/5/2019).

Baca juga: KPK Kembali Panggil Ignasius Jonan sebagai Saksi Kasus PLTU Riau-1

Febri menjelaskan, dalam surat itu, Kementerian ESDM menyatakan agenda perjalanan dinas Jonan ke Amerika Serikat dan Jepang belum selesai.

"Sehingga, meminta penjadwalan ulang 31 Mei 2019," kata dia.

Febri menyatakan, penjadwalan ulang pemeriksaan Jonan pada hari ini, lantaran Kementerian ESDM pernah menyebutkan Jonan akan menyelesaikan kunjungan ke luar negerinya pada 24 Mei.

"Karena yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan penyidik pada 15 Mei lalu, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan pada hari ini. Hal itu dilakukan karena adanya informasi dari pihak ESDM menyebutkan pelaksanaan tugas di luar negeri telah selesai tanggal 24 Mei 2019 lalu," ujarnya.

Menurut Febri, saat ini KPK akan mempelajari lebih lanjut surat pemberitahuan dari Kementerian ESDM tersebut.

"Surat ini akan kami pelajari terlebih dahulu dan dibahas bersama tim penyidik," kata dia.

Penetapan tersangka Sofyan merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini KPK sudah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Sofyan diduga bersama-sama membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Kotjo untuk kepentingan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.