Kepolisian Didorong Investigasi Informasi Warga Meninggal Saat Kerusuhan 22 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta investigasi menyeluruh perihal informasi 6 orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang berlangsung pada Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019).

"Amnesty menyerukan agar pihak berwenang melakukan investigasi yang menyeluruh atas kematian tersebut, sesuai kaidah hukum nasional maupun internasional tentang hak asasi," kata Usman ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (23/5/2019).

Ia menekankan, aparat berwajib tetap perlu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani insiden tersebut.

Baca juga: Pascarusuh 22 Mei, Sarinah Dipenuhi Sampah hingga Plang Rusak

Menurut Usman, langkah itu dapat mencegah kericuhan meluas dan munculnya tindakan melawan hukum lainnya.

"Hal ini agar pihak keamanan dapat mencegah eskalasi ketegangan yang dapat menyulut kekerasan dan berada dalam koridor hukum yang benar," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat laporan adanya 6 orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang berlangsung tadi malam.

Akan tetapi, polisi ingin memeriksa terlebih dahulu penyebab kematian tersebut.

"Sebelumnya saya dapat laporan dari Dokkes Polri ada 6 orang meninggal. Informasinya ada yang kena tertembak, ada yang kena senjata tumpul. Ini harus kita clear kan, di mana dan apa sebabnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (21/5/2019).

Baca juga: Perusuh 22 Mei, dari By Design, Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan

Namun, Tito menegaskan hal ini agar jangan sampai masyarakat menuduh polisi. Sebab, polisi melihat ada upaya menciptakan martir untuk menyalahkan aparat. 

Tujuannya, agar masyarakat marah dan menuduh polisi yang menjadi penyebab meninggalnya 6 orang tersebut.

Dugaan skenario martir ini diperkuat dengan terungkapnya senjata-senjata yang akan digunakan pada aksi 22 Mei.