Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi KPU: Belum Termasuk Penghitungan Dapil II, PDI-P Unggul di DKI Jakarta

Kompas.com - 18/05/2019, 16:59 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil Pemilu 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta.

Akan tetapi, dari tiga daerah pemilihan (dapil), penghitungan suara di Dapil II DKI Jakarta belum bisa disahkan karena masih menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia.

Dapil II DKI Jakarta mencakup Jakarta Pusat dan Selatan serta luar negeri. Rekapitulasi akan disahkan pada Minggu (19/5/2019).

Untuk hasil sementara pemilu legislatif di DKI Jakarta, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara 366.404.

Menyusul di bawah PDI-P, Gerindra dengan 208.560 suara dan PKS dengan perolehan 181.919 suara.

Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan yaitu, Demokrat, PSI, PKB, PAN, Nasdem, Perindo, Golkar, PPP, Berkarya, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI.

Jumlah pemilih di DKI Jakarta mencapai 8.109.772. Dari angka tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 6.425.574 orang.

Dari seluruh suara yang masuk, sebanyak 291.779 suara dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, jumlah suara sah mencapai 4.027.498.

Berikut total data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif Provinsi DKI Jakarta dengan dua dapil, Dapil I dan Dapil III menurut nomor urut partai politik:

1. PKB: 66.870
2. Partai Gerindra: 208.560
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): 366.404
4. Partai Golkar: 55.900
5. Nasdem: 58.477
6. Partai Garuda: 5.198
7. Partai Berkarya: 23.611
8. PKS: 181.919
9. Perindo: 57.785
10. PPP: 34.681
11. PSI: 71.598
12. PAN: 65.893
13. Hanura: 13.719
14. Demokrat: 85.936
15. PBB: 8.626
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI): 3.131

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com