Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Lebih dari Rp 600 Miliar

Kompas.com - 30/04/2019, 16:30 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, pihaknya masih menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Secara garis besar, ia menyebutkan, dana kampanye yang diterima dan dikeluarkan selama Pemilihan Presiden 2019 lebih dari Rp 600 miliar.

"Penerimaan Rp 600 miliar lebih, tetapi lebihnya berapa belum tahu," ujar Sakti di Jalan Taman Patra XII, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Partai Gerindra Laporkan Penerimaan Dana Kampanye Rp 135 Miliar

Dia menargetkan laporan dana kampanye ini akan selesai hari ini. Kemudian, akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (1/5/2019).

Sakti mengatakan, pihaknya harus hati-hati membuat laporan ini. Jangan sampai ternyata ada pemasukan yang sumbernya tidak jelas.

Jika ditemukan hal seperti itu, harus dikembalikan ke kas negara.

"Jadi penerimaan yang tidak ada asal-usul dan kalau ada asal-usul yang tidak clear maka itu akan kami serahkan kepada negara," kata dia.

Sakti mengatakan sejauh ini dana kampanye paling banyak digunakan untuk biaya konsolidasi, kampanye terbuka, pembuatan alat peraga kampanye, dan pelatihan saksi.

Baca juga: INFOGRAFIK: Laporan Dana Kampanye Harus Diserahkan Paling Lambat 2 Mei

Sumber dana kampanyenya berasal dari sumbangan badan usaha dan juga penggalangan dana.

"Fund raising kan kita lakukan di dua tempat, Jakarta dan Surabaya," kata dia.

Adapun, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye bagi peserta Pemilu 2019 harus diserahkan paling lambat 2 Mei 2019.

Tahapan penyerahan LPPDK itu memang berlangsung hingga 15 hari setelah pemungutan suara, yaitu sejak 17 April 2019.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com