Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggartiasto: Saya Nasdem, Bowo Golkar, Apa Urusannya Saya Kasih Duit?

Kompas.com - 29/04/2019, 16:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, tidak pernah memberi uang apapun kepada anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Diketahui, Bowo saat ini sedang terjerat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan gratifikasi miliaran rupiah.

"Dari saya, saya yakin betul enggak ada (memberi uang)," ujar Enggartiasto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca juga: Geledah Ruang Menteri Perdagangan, KPK Sita Dokumen Terkait Perdagangan Gula

Enggartiasto heran mengapa ia dikaitkan dengan Bowo. Pasalnya, ia berasal dari Partai Nasdem dan Bowo berasal dari Partai Golkar.

"Jadi apa urusannya saya kasih duit?" ujar Enggartiasto.

Selain itu, apabila ia dikait-kaitkan dengan Bowo dengan alasan pemberian izin di Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto, seharusnya Bowo yang memberikan uang kepadanya, bukan sebaliknya.

"Yang memberikan izin saya kan? Apa urusannya dia? Kenapa saya harus mengasih uang kepada orang lain. Saya yang memberi izi. Kecuali dia yang memberi izin," ujar Enggartiasto.

Diketahui, Bowo terjerat hukum di KPK lantaran diduga menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Saat Ruang Kerja Digeledah KPK, Mendag Sedang Rapat di Istana

Tersangka penyuap adalah marketing manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Uang suap itu diberikan berkaitan dengan commitment fee, membantu PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain itu, KPK sekaligus menduga kuat ada penerimaan ilegal lainnya dari sumber lain kepada Bowo. Penerimaan ilegal ini diduga kuat berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegah dirut PLN Nonaktif Sofyan Basyir ke luar negeri. KPK telah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Sofyan Basir kepada Imigrasi. Tak hanya melakukan pencegahan ke luar negeri KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sofyan Basir. #kpk #dirutpln #sofyanbasyir

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com