Saat Ruang Kerja Digeledah KPK, Mendag Sedang Rapat di Istana

Kompas.com - 29/04/2019, 15:45 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita KOMPAS.com/Ambaranie NadiaMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui, ruangannya digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Senin (29/4/2019).

"Iya, saya tahu (ruang kerja digeledah)," ujar Enggartiasto ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang.

Saat ruang kerjanya digeledah, Enggar tidak sedang di ruangannya. Ia sedang mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden.

Baca juga: Kasus Bowo Sidik Pangarso, KPK Geledah Ruang Menteri Perdagangan


Diketahui, penggeledahan ruang kerja Enggartiasto, berkaitan dengan proses penyidikan dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatab tersangka anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Meski demikian, belum diketahui pasti apa kaitan antara Bowo dan Enggartiasto sehingga ruangan sang menteri turut digeledah.

Sebab, Bowo terjerat hukum atas kasus menerima uang suap sebesar Rp 1,5 miliar melalui enam kali pemberian dan Rp 89,4 juta.

Baca juga: Ruang Kerja Digeledah KPK, Menteri Pedagangan Bantah Beri Uang ke Bowo Sidik

Uang suap diduga diberikan agar Bowo sebagai wakil rakyat membantu PT HTK dalam proses perjanjian kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain suap itu, penyidik KPK juga menduga Bowo telah menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 6,5 miliar.

Kompas TV Pemerintah mengincar pasar baru untuk ekspor. Negara-negara Afrika, seperti Mozambik, Tunisia, dan Maroko akan digarap jadi pasar baru. Selain Afrika, Kemendag juga akan memperluas pasar ekspor ke negara Asia.Sebelumnya pemerintah telah menyepakati perdagangan dengan Chile dan Australia. Namun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita belum bisa menghitung apakah pasar baru tersebut bisa membantu defisit neraca dagang Indonesia. Januari kemarin, defisit neraca dagang mencapai 1,16 miliar Dollar Amerika Serikat.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X