Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Zulkifli dan Jokowi, Moeldoko Sebut Baru Tahap Silaturahim

Kompas.com - 26/04/2019, 17:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Rabu (24/4/2019), belum membahas kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pengusung pasangan nomor urut 01 itu. 

Namun, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, pertemuan tersebut bisa jadi langkah awal PAN bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Itu (PAN) kan baru tahapan silaturahim. Kelanjutannya silahkan diamati terus menerus ya," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

"Pasti semua pemerintahan manapun di dunia ini menginginkan sebuah pemerintahan yang stabil dan kuat. Strong government. Pemerintahan yang kuat itu sangat didukung lembaga lain," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen PAN Minta Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan Tak Ditafsirkan Macam-macam

Lebih lanjut Moeldoko menuturkan, jika memerintah, Jokowi-Ma'ruf ingin membentuk koalisi yang kuat di parlemen. Dominannya koalisi pemerintah di parlemen, diyakini bisa membentuk pemerintahan yang stabil. 

"Memang mesti ada check and balances. Maka, harus ada yang posisi. Itu juga diperlukan. Karena kalau enggak, kurang bagus," ujar Moeldoko.

"Tetapi, ya juga diperlukan kekuatan yang lebih dominan. Karena untuk mengelola sebuah kebijakan itu, perlu sebuah dukungan politik yang kuat," lanjut dia.

Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Moeldoko, optimistis akan menakhodai pemerintahan ke depan mengingat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan itu memenangkan Pemilu 2019. 

Oleh sebab itu, pemerintahan baru nantinya harus merangkul partai politik yang berada di kubu pesaing. 

"Politik bersifat dinamis. Bisa saja 60 persen, bisa 70 persen, bisa 80 persen," ujar Moeldoko.

Moeldoko pun mengakui bahwa PAN merupakan salah satu partai politik yang digadang-gadang akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan. Tapi, untuk menuju ke kepastian koalisi, hanya waktu yang dapat menjawabnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang menghadiri acara pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR, mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Isu PAN Merapat, dan Tanggapan BPN

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pertemuan Zulkifli dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa. Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Kompas TV Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Kamis (25/4) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pasca-pelaksanaan Pemilu 2019. Zulkifli Hasan tercatat, sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu, sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019. Sikap politik seperti apa yang dimaksud?Kita bahas dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com