Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Zulkifli dan Jokowi, Moeldoko Sebut Baru Tahap Silaturahim

Kompas.com - 26/04/2019, 17:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Rabu (24/4/2019), belum membahas kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pengusung pasangan nomor urut 01 itu. 

Namun, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, pertemuan tersebut bisa jadi langkah awal PAN bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Itu (PAN) kan baru tahapan silaturahim. Kelanjutannya silahkan diamati terus menerus ya," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

"Pasti semua pemerintahan manapun di dunia ini menginginkan sebuah pemerintahan yang stabil dan kuat. Strong government. Pemerintahan yang kuat itu sangat didukung lembaga lain," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen PAN Minta Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan Tak Ditafsirkan Macam-macam

Lebih lanjut Moeldoko menuturkan, jika memerintah, Jokowi-Ma'ruf ingin membentuk koalisi yang kuat di parlemen. Dominannya koalisi pemerintah di parlemen, diyakini bisa membentuk pemerintahan yang stabil. 

"Memang mesti ada check and balances. Maka, harus ada yang posisi. Itu juga diperlukan. Karena kalau enggak, kurang bagus," ujar Moeldoko.

"Tetapi, ya juga diperlukan kekuatan yang lebih dominan. Karena untuk mengelola sebuah kebijakan itu, perlu sebuah dukungan politik yang kuat," lanjut dia.

Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Moeldoko, optimistis akan menakhodai pemerintahan ke depan mengingat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan itu memenangkan Pemilu 2019. 

Oleh sebab itu, pemerintahan baru nantinya harus merangkul partai politik yang berada di kubu pesaing. 

"Politik bersifat dinamis. Bisa saja 60 persen, bisa 70 persen, bisa 80 persen," ujar Moeldoko.

Moeldoko pun mengakui bahwa PAN merupakan salah satu partai politik yang digadang-gadang akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan. Tapi, untuk menuju ke kepastian koalisi, hanya waktu yang dapat menjawabnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang menghadiri acara pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR, mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Isu PAN Merapat, dan Tanggapan BPN

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pertemuan Zulkifli dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa. Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Kompas TV Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Kamis (25/4) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pasca-pelaksanaan Pemilu 2019. Zulkifli Hasan tercatat, sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu, sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019. Sikap politik seperti apa yang dimaksud?Kita bahas dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com