Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat Besok, KPK Jadwalkan Periksa Khofifah Terkait Kasus Romahurmuziy

Kompas.com - 25/04/2019, 23:15 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/4/2019).

Khofifah rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

"Informasi yang saya dapatkan begitu. Tapi kita lihat besok ya jadwal secara lengkap," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2019) malam.

Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Khofifah rencananya dilakukan di Polda Jatim. Sebab, tim penyidik juga sedang melakukan sejumlah kegiatan di Surabaya.

"Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Surabaya sejak hari ini, jadi kan timnya juga terbatas ya penyidiknya. Sehingga beberapa kegiatan tersebut dilakukan di Jawa Timur dan sekaligus pemeriksaan dilakukan di sana," ujarnya.

Pada Jumat (22/3/2019) tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy pernah menyinggung nama Khofifah terkait kasus yang menjeratnya.

Pada awalnya Romahurmuziy merasa tak mengintervensi proses seleksi jabatan di lingkungan Kemenag. Khususnya menyangkut seleksi jabatan yang diikuti oleh dua pejabat Kemenag Jawa Timur.

Dua pejabat itu menjadi tersangka karena diduga memberi suap kepada Romahurmuziy. Kedua pejabat itu menganggap Romahurmuziy bisa membantu mereka lolos seleksi jabatan.

Baca juga: Khofifah Siap Diperiksa KPK soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

Romahurmuziy pun menyinggung posisi Haris Hasanuddin yang menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Menurut dia, sebagai anggota DPR, ia hanya meneruskan aspirasi dari banyak pihak.

"Contoh saudara Haris Hasanuddin. Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama, seorang kiai, yang dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren besar di sana. Kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau gubernur terpilih yang jelas mengatakan 'Mas Romy, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus," kata dia.

Politisi yang akrab disapa Romy itu menegaskan, aspirasi yang ia teruskan tak lantas menghilangkan proses seleksi yang melibatkan Haris. Ia memandang proses seleksi dijalankan dengan profesional.

Bantahan Khofifah

Khofifah membantah pernyataan Romy yang menyebut dirinya ikut merekomendasikan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

"Silakan tanya kepada Pak Romy sendiri. Yang saya takut, ada yang mengatasnamakan saya dalam kasus tersebut," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Dia mengaku kaget saat tahu bahwa Romy menyebut namanya dalam kasus tersebut.

Baca juga: Bantah Romahurmuziy, Khofifah Tak Pernah Merasa Rekomendasikan Kepala Kanwil Kemenag

"Saya juga kaget, rekomendasi apa yang dimaksud. Bisa ditanya Mas Romy saja," ucap Khofifah.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui proses seleksi Kepala Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

"Untuk tahu saja saya tidak punya kepentingan, apalagi sampai ikut campur. Itu urusan kementerian masing-masing," katanya.

Kompas TV Surabaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menggunakan hak pilihnya. Sekitar pukul 08.30 Khofifah memberikan suaranya di TPS 38 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. #Pemilu2019 #Pilpres2019 #KhofifahIndarParawansa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com