Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sebut Peningkatan Suara Mereka Patahkan Teori "Coattail Effect"

Kompas.com - 18/04/2019, 17:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera Suhud Alyudin menilai, peningkatan suara partainya berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas sekaligus membantah teori coattail efect yang digaungkan dalam pemilu serentak.

Ia menilai, kerja mesin PKS mampu meningkatkan perolehan suara meskipun tidak memiliki capres dan cawapres dalam Pemilu Serentak 2019.

"Kami kira itu hasil kerja mesin politik PKS, baik struktur, kader dan caleg yang telah berjuang maksimal," kata Suhud melalui pesan singkat, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA: PDI-P, Gerindra, dan PKB Dapat Efek Ekor Jas dari Pilpres 2019

Suhud mengatakan, PKS mengabaikan teori coattail efect dalam Pilpres 2019.

Oleh karena itu, meskipun tak mengusung capres dan cawapres, PKS tetap bisa meningkat suaranya.

"Kami mengabaikan teori tentang coattail effect yang menguntungkan bagi partai yang memiliki capres dan cawapres," lanjut dia.

Baca juga: Charta Politika: Coattail Effect Prabowo-Sandi Minim untuk Demokrat, Figur SBY Masih Kuat

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, dari 88,1 persen data yang masuk, PKS memperoleh 8,54 persen suara.

Pada Pileg 2014, PKS meraih 6,79 suara. Dengan demikian berdasarkan hasil hitung cepat sementara Litbang Kompas, suara PKS meningkat 1,75 persen.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perbandingan Hasil Quick Count Litbang Kompas dan Hasil Perhitungan KPU 2007-2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com