Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Quick Count" Indikator Data 51,81 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55,32 Persen, Prabowo-Sandiaga 44,68 Persen

Kompas.com - 17/04/2019, 15:24 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Lihat Foto
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil hitung cepat atau quick count Indikator Politik Indonesia, Rabu (17/4/2019) hingga pukul 15.21 WIB, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh persen 55,32 persen suara dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 44,68 persen suara dalam Pilpres 2019.

Perolehan tersebut merupakan angka dari laporan yang masuk sebesar 51,81 persen dari total tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel.

Hasil quick count ini bukan hasil resmi. KPU nantinya akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Tag

#
Lihat Nasional Selengkapnya
Video rekomendasi
Video lainnya
 
Pilihan Untukmu

Lihat Semua


Rekomendasi untuk anda
HOAKS ATAU FAKTA
[HOAKS] MK Telah Putuskan Pilpres 2024 Diulang
[HOAKS] MK Telah Putuskan Pilpres 2024...
REGIONAL
Di Bawah Kepemimpinan Khofifah, Kemiskinan Ekstrem di Jatim Turun 3,58 Persen 
Di Bawah Kepemimpinan Khofifah, Kemiskinan Ekstrem...
NASIONAL
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara...
REGIONAL
Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen
Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab...
REGIONAL
Festival Cisadane 2023 Bangkitkan Perekonomian Kota Tangerang, Okupansi Hotel Berhasil Tembus 80 Persen
Festival Cisadane 2023 Bangkitkan Perekonomian Kota...
HOAKS ATAU FAKTA
Berbagai Hoaks Terkait Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024
Berbagai Hoaks Terkait Sidang Sengketa Hasil...
REGIONAL
Setelah Kereta Cepat Whoosh Beroperasi
Setelah Kereta Cepat Whoosh Beroperasi
HOAKS ATAU FAKTA
[HOAKS] MK Telah Kabulkan Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
[HOAKS] MK Telah Kabulkan Gugatan Anies-Muhaimin...

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
10/05/2024, 13:36 WIB
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
10/05/2024, 13:35 WIB
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
10/05/2024, 13:32 WIB
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
10/05/2024, 13:31 WIB
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
10/05/2024, 13:29 WIB
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
10/05/2024, 13:24 WIB
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
10/05/2024, 13:22 WIB
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
10/05/2024, 13:16 WIB
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
10/05/2024, 13:10 WIB
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
10/05/2024, 12:56 WIB
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
10/05/2024, 12:45 WIB
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
10/05/2024, 12:35 WIB
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
10/05/2024, 12:23 WIB
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
10/05/2024, 12:18 WIB
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
10/05/2024, 12:12 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lihat semua

Terpopuler

1

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Dibaca 110.016 kali
2

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Dibaca 50.604 kali
3

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Dibaca 16.493 kali
4

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Dibaca 14.568 kali
5

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Dibaca 7.012 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Penyanyi Jhonny Iskandar Eks Vokalis OM PMR Meninggal Dunia

Penyanyi Jhonny Iskandar Eks Vokalis OM PMR Meninggal Dunia

Anak Sule dari Nathalie Holscher, Adzam, Hadiri Akad Nikah Rizky Febian dan Mahalini

Anak Sule dari Nathalie Holscher, Adzam, Hadiri Akad Nikah Rizky Febian dan Mahalini

Kata Netanyahu Usai Biden Ancam Setop Pasok Senjata ke Israel

Kata Netanyahu Usai Biden Ancam Setop Pasok Senjata ke Israel

Alasan Milenial hingga Pelaku UMKM Dukung Mbak Ita Kembali Pimpin Semarang

Alasan Milenial hingga Pelaku UMKM Dukung Mbak Ita Kembali Pimpin Semarang

komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi