Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simak Hasil Quick Count Pilpres 2019 Litbang Kompas di Kompas.com Pukul 15.00

Kompas.com - 17/04/2019, 07:43 WIB
Amir Sodikin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat pada Rabu (17/4/2019) pukul 15.00 WIB, Kompas.com akan menayangkan hasil quick count atau hitung cepat Litbang Kompas. Hasil hitung cepat ini akan ditayangkan secara realtime dan bisa langsung dipantau di halaman depan Kompas.com

Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengatakan, hitung cepat tahun ini cukup unik karena Pilpres dan Pileg akan dilakukan di hari yang sama.

"Ini juga menjadi pengalaman pertama bagi Litbang Kompas. Hitung cepat sebelumnya adalah Pilkada serentak tahun 2018, di tiga provinsi sekaligus, yaitu Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Kristanto.

Baca juga: Nantikan Quick Count Litbang Kompas Pemilu 2019

Untuk menjaga kredibilitas dan independensi hasilnya, kata Kristanto, maka kegiatan rangkaian riset survei pemilu dan hitung cepat dilakukan secara mandiri.

Segenap kegiatan ini pendanaannya bersifat mandiri, dengan sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari anggaran kegiatan PT Kompas Media Nusantara (harian Kompas).

Dalam menjalankan kegiatan ini, tidak ada satupun keterikatan pendanaan ataupun jalinan kerjasama pendanaan kegiatan dengan pihak- pihak lain selain PT Kompas Media Nusantara. Demikian pula pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Unit Litbang Kompas


Litbang Kompas 15 kali berpengalaman 

Selama ini, Litbang Kompas sudah melakukan 15 kali hitung cepat. Kegiatan pertama dimulai pada perhelatan Pilkada Jakarta tahun 2007.

Dari kegiatan tersebut, simpangan rata-rata hasil Hitung Cepat dengan hasil penghitungan KPU selalu di bawah 1 persen. Simpangan yang paling rendah tercapai pada Pilkada Jakarta tahun 2017 putaran kedua dengan simpangan rata rata mencapai 0,04 persen.

Baca juga: Ini Alasan MK Baru Perbolehkan Publikasi Quick Count Pukul 15.00 WIB

Terakhir, pelaksanaan Hitung Cepat dilakukan pada Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2018. 

 

Populasi 

Populasi dalam quick count Litbang Kompas adalah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada hari Rabu (5/9/2018).

Total jumlah pemilih adalah 192.866.254 pemilih, dengan perincian pemilih dalam negeri sebanyak 190.779.969 orang dan pemilih luar negeri. Untuk pemilih dalam negeri tersebar di 809.699 TPS di 7.201 kecamatan, 83.404 desa/ kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Hitung cepat Litbang Kompas hanya akan mengambil sampel berdasarkan pemilh dalam negeri, sehingga jumlah populasi yang digunakan adalah 185.732.093 pemilih yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 


Proses penarikan sampel

Kristanto mengatakan, dalam hitung cepat kali ini, Litbang Kompas mengambil sampel semua pemilih dari 2.000 TPS terpilih yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengambilan 2.000 sampel dilakukan dengan pertimbangan target toleransi kesalahan (margin of error), kemampuan sumber daya yang ada, dan biaya.

Metode penentuan TPS sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel secara acak sistematis berdasarkan jumlah data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com