Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simak Hasil Quick Count Pilpres 2019 Litbang Kompas di Kompas.com Pukul 15.00

Kompas.com - 17/04/2019, 07:43 WIB
Amir Sodikin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat pada Rabu (17/4/2019) pukul 15.00 WIB, Kompas.com akan menayangkan hasil quick count atau hitung cepat Litbang Kompas. Hasil hitung cepat ini akan ditayangkan secara realtime dan bisa langsung dipantau di halaman depan Kompas.com

Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengatakan, hitung cepat tahun ini cukup unik karena Pilpres dan Pileg akan dilakukan di hari yang sama.

"Ini juga menjadi pengalaman pertama bagi Litbang Kompas. Hitung cepat sebelumnya adalah Pilkada serentak tahun 2018, di tiga provinsi sekaligus, yaitu Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Kristanto.

Baca juga: Nantikan Quick Count Litbang Kompas Pemilu 2019

Untuk menjaga kredibilitas dan independensi hasilnya, kata Kristanto, maka kegiatan rangkaian riset survei pemilu dan hitung cepat dilakukan secara mandiri.

Segenap kegiatan ini pendanaannya bersifat mandiri, dengan sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari anggaran kegiatan PT Kompas Media Nusantara (harian Kompas).

Dalam menjalankan kegiatan ini, tidak ada satupun keterikatan pendanaan ataupun jalinan kerjasama pendanaan kegiatan dengan pihak- pihak lain selain PT Kompas Media Nusantara. Demikian pula pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Unit Litbang Kompas


Litbang Kompas 15 kali berpengalaman 

Selama ini, Litbang Kompas sudah melakukan 15 kali hitung cepat. Kegiatan pertama dimulai pada perhelatan Pilkada Jakarta tahun 2007.

Dari kegiatan tersebut, simpangan rata-rata hasil Hitung Cepat dengan hasil penghitungan KPU selalu di bawah 1 persen. Simpangan yang paling rendah tercapai pada Pilkada Jakarta tahun 2017 putaran kedua dengan simpangan rata rata mencapai 0,04 persen.

Baca juga: Ini Alasan MK Baru Perbolehkan Publikasi Quick Count Pukul 15.00 WIB

Terakhir, pelaksanaan Hitung Cepat dilakukan pada Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2018. 

 

Populasi 

Populasi dalam quick count Litbang Kompas adalah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada hari Rabu (5/9/2018).

Total jumlah pemilih adalah 192.866.254 pemilih, dengan perincian pemilih dalam negeri sebanyak 190.779.969 orang dan pemilih luar negeri. Untuk pemilih dalam negeri tersebar di 809.699 TPS di 7.201 kecamatan, 83.404 desa/ kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Hitung cepat Litbang Kompas hanya akan mengambil sampel berdasarkan pemilh dalam negeri, sehingga jumlah populasi yang digunakan adalah 185.732.093 pemilih yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 


Proses penarikan sampel

Kristanto mengatakan, dalam hitung cepat kali ini, Litbang Kompas mengambil sampel semua pemilih dari 2.000 TPS terpilih yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengambilan 2.000 sampel dilakukan dengan pertimbangan target toleransi kesalahan (margin of error), kemampuan sumber daya yang ada, dan biaya.

Metode penentuan TPS sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel secara acak sistematis berdasarkan jumlah data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri.

Total DPT dari 2.000 TPS sampel Kompas pada hitung cepat kali ini adalah 488.826 pemilih. Dengan tingkat kepercayaan 99 persen dari total maksimal pemilih adalah 185.732.093, maka simpangan kesalahan diperkirakan akan kurang dari 1 persen.

Untuk menghasilkan data yang lebih valid dan akurat, sejak dari proses penentuan sampel sampai validasi data di lapangan dilakukan dengan pengawasan berlapis.

TPS sampel yang sudah ditentukan diperiksa kembali dengan data daftar pemilih terdaftar yang dikeluarkan KPU RI. "Sehingga semua TPS sampel tervalidasi dan benar sesuai dengan daftar pemilihnya," kata Kristanto. 

Semua hasil data yang masuk akan divalidasi kembali, sehingga tidak terjadi kesalahan non teknis dan kesalahan akibat kelalaian manusia. "Ini semua dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, agar mendapatkan hasil sedekat mungkin dengan hasil yang sebenarnya," kata Kristanto.

Setiap interviewer nantinya akan mengirimkan foto dan lokasi TPS ke Pusat Data sebelum melakukan tugas pengumpulan data hasil penghitungan suara. Konfirmator bertugas memonitor keberadaan para pewawancaradan memeriksa data yang masuk.

Tim ini menghubungi pewawancara dan Panitia TPS untuk memastikan akurasi data yang dikirimkan. Validator mengesahkan data yang sudah terkonfirmasi (quality control). Data valid akan disahkan dan dipublikasikan langsung.

Nantikan hasil hitung cepat Litbang Kompas di Kompas.com mulai pukul 15.00.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com