Cendekiawan Muslim Minta Pengumpulan Massa Usai Pemilu Taat Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat meminta peserta pemilu, organisasi massa, dan masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pengumpulan massa dalam pesta demokrasi Pemilu 2019 untuk menaati aturan.

"Pemilu itu people power, massa, tapi people power yang ikut aturan, bukan yang anti aturan," ujar Komaruddin saat menghadiri diskusi PBNU bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak daripada Visi Misi Peserta Pemilu 2019

Menurutnya, siapapun yang menang, kegiatan yang bentuknya mengumpulkan massa diperbolehkan saja untuk mensyukuri kemenangan rakyat dalam pemilu. Namun, kegiatan tersebut harus mengikuti aturan dan tidak sembarangan.

"Kegiatan yang mengumpulkan massa silahkan untuk merayakan kemenangan. Tapi pengumpulan massa atau people power yang anti aturan dan kepentingan politik tertentu, itu tidak benar. Demokrasi itu people power yang mengikuti aturan," ungkapnya kemudian.

Ia juga meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tidak merusak prestasi Indonesia pada pelaksaan pemilu.

Baca juga: Wapres Kalla Yakin Usai Pemilu Masyarakat Kembali Bersatu

Menurutnya, prestasi keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia harganya sangat mahal jika ada oknum tertentu yang hendak menguasi bangsa karena kepentingan politik tertentu.

"Kalau prestasi ini dirusak, akan mahal sekali secara moral, ekonomi, dan sosial. Jadi, tolonglah apa yang kita raih selama ini jangan dirusak dan siapapun yang menang adalah putra bangsa," paparnya.

Menang dan kalah dalam pemilu adalah suatu hal yang biasa saja. Baginya, siapapun yang terpilih, sejatinya tidak menimbulkan permusuhan.

Baca juga: Besok Pemilu, Bagaimana Cara Ambil Keputusan agar Tidak Menyesal?

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini mengimbau, siapapun yang kalah tidak perlu memusuhi yang menang, begitu pun sebaliknya.

"Oposisi boleh, tapi oposisi yang konstruktif dan rasional. Jangan kemudian menganggu pemerintahan karena kalau diganggu terus tidak akan bisa terbangun negara ini," jelas Komaruddin.