Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak daripada Visi Misi Peserta Pemilu 2019

Kompas.com - 16/04/2019, 16:57 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyampaikan bahwa dia tidak pernah percaya dengan visi misi peserta pemilu, baik calon presiden, wakil presiden, maupum calon legislatif.

Menurut dia, visi misi peserta pemilu hanya bersifat formalitas saja dan sering tidak dikerjakan.

"Pertama, kadang kala yang buat sendiri enggak ngerti dan kalau ngerti pun enggak dilaksanakan juga. Itu kan hanya janji semata dan pasti menyembunyikan sesuatu yamg jelek," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Pesan KPK jelang Pemilu: Telusuri Rekam Jejak, Tolak Politik Uang!

 

Dia tidak heran ketika banyak anggota DPR yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, apa yang disampaikan dalam visi misi berbeda dengan realisasinya.

Oleh karena itu, dia lebih percaya dengan rekam jejak peserta pemilu daripada visi misinya.

"Karena memang yang diumumkan dan dikerjakan tidak selalu sama. Makanya sekarang penting untuk mengecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak," ujar Mahfud.

Baca juga: Pemilih Cerdas Harus Tahu Rekam Jejak Caleg

 

Pada era digital seperti sekarang, Mahfud berpendapat mencari rekam jejak peserta pemilu bukan hal yang sulit. Rekam jejak bisa menjadi preferensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Pentingnya Pileg

Dalam diskusi ini, Mahfud juga menyampaikan pentingnya Pemilihan Legislatif. Menurut dia Pileg tidak kalah penting dengan Pemilihan Presiden.

Dia bercerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah ditanya alasan tidak mengambil kebijakan tertentu. Menurut Mahfud, jawaban SBY ketika itu sangat sesuai dengan realita di lapangan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Imbau Masyarakat Telusuri Rekam Jejak Calon

 

"Menarik jawaban Pak SBY, dia bilang 'sudahlah sekarang sudah beda dengan zaman orba. Kalau dulu presiden berdeham saja seluruh rakyat berdeham. Sekarang enggak bisa. Saya mau itu, DPR enggak setuju. Saya setuju, DPR setuju, LSM yang enggak setuju'," kata Mahfud.

Itu menjadi salah satu bentuk pentingnya posisi anggota DPR dalam kehidupan bernegara.

Dia juga bercerita pengalamannya ketika masih menjabat sebagai ketua MK. Kata dia, ketika itu banyak anggota DPR yang menjual undang-undang. Saat menyusun undang-undang, mereka menjual pasal demi pasal kepada pihak yang menguntungkan.

Baca juga: Pemilih Diminta Aktif Dalami Rekam Jejak Caleg

 

"Mereka pura-pura bertengkar kalau sidang, malamnya mereka bertemu bandarnya di hotel. Lalu disepakati besok ini ya isinya," ujar dia.

Menurut Mahfud, pengalamannya itu menunjukan pentingnya memilih anggota DPR yang berintegritas.

Oleh karena itu dia berharap masyarakat juga bisa serius dalam menentuk pilihan caleg nanti. Ini salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

"Ya sudah itu kan kerjaan kita sendiri membangun demokrasi. Oleh sebab itu makanya jangan nanggung, kalau kita mau pilih DPR, itu lihat rekam jejaknya," kata dia.

Kompas TV Masih terkait suasana jelang Pemilu 2019, ada gerakan 'unboxing" caleg yang mencoba membuka segala hal tentang caleg mulai dari profil, rekam jejak, kelebihan, hingga kekurangannya. Tujuannya biar kita rakyat yang "miskin" informasi soal caleg ini setidaknya tahu seberapa bagus sih kualitas caleg-caleg ini. Seperti apa gerakannya, untuk membahasnya hadir di studio Danny Malinton penggagas gerakan #unboxingcaleg.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com