Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Sebar 800.000 Petugas

Kompas.com - 16/04/2019, 16:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan Bawaslu sudah menyebarkan sekitar 800.000 petugas ke sejumlah daerah untuk mengantisipasi politik uang menjelang pencoblosan Pemilu 2019.

"Hampirlah 800 ribuan," kata Bagja saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Bagja mengatakan, sampai saat ini praktik politik uang, khususnya di Jakarta, tidak terlalu masif. Namun, kata dia, diperlukan pengawasan langsung dari petugas Bawaslu untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu tersebut. 

Selanjutnya, Bagja mengatakan, komisioner Bawaslu akan berpatroli para hari pencoblosan sesuai tugas wilayah masing-masing. 

Baca juga: 6 Fakta Serangan Fajar Sejumlah Oknum Caleg, Dimarahi Warga hingga Rampas Ponsel Petugas TPS

"Rencananya di Tangerang Selatan (Nyoblos), tapi saya mau ke Bogor, ada Pak Fritz di Jakarta," pungkasnya.

Kompas TV Pengungkapan kasus politik uang berawal dari laporan warga Kecamatan Jenangan ke Bawaslu setempat. Laporan kemudian ditindaklanjuti Bawaslu dengan mendatangi terlapor dan menemukan uang dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu dengan jumlah Rp 1 juta 300 ribu. Terlapor diduga akan membagi-bagikan uang ke warga yang sudah disusun dalam sebuah daftar untuk memilih salah seorang calon anggota legislatif tertentu. Penelusuran laporan warga masih dilakukan Bawaslu dengan memeriksa pelapor dan terlapor yang diatergetkan selesai pada Senin (15/4/2019) ini. Bawaslu mengimbau warga untuk segera melapor jika menemukan indikasi praktik politik uang jelang pemungutan suara pada Rabu (17/4/2019) lusa. #Bawaslu #PolitikUang #Ponorogo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com