Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Minta Masyarakat Tolak Politik Uang

Kompas.com - 16/04/2019, 15:52 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Said Aqiel Siradj, mengimbau masyarakat untuk ikut menyukseskan Pemilu 2019 dengan memberikan suaranya dan menolak praktik politik uang. Menurutnya, praktik politik uang adalah tanda kegagalan demokrasi.

"Saya imbau kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya NU, mari sukseskan pesta demokrasi. Mari pilih partai politik dan capres-cawapres sesuai hati nurani, jangan terpaksa karena politik uang," ujar Said saat menghadiri dialog PBNU bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Ponorogo Amankan Rp 66 juta Diduga untuk Politik Uang Pileg 2019

Ia menegaskan, tanda kegagalan demokrasi muncul ketika motivasi pemilih datang ke TPS hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat, seperti uang.

Namun, lanjut Said, jika motivasi masyarakat datang ke TPS karena ingin bersama-sama membangun demokrasi, maka hal itu menandakan karakteristik masyarakat Indonesia yang bermartabat dan berbudaya.

"Demokrasi itu sebuah sarana yang untuk membangun negara lebih baik. Jangan jadikan demokrasi sebagai sarana untuk meraih tujuan kelompok tertentu, itu tidak terpuji," tegasnya.

Baca juga: Wakil Bupati Padanglawas Utara Jadi Tersangka Dugaan Politik Uang

Ia meyakini masyarakat Indonesia bermartabat dan berakhlak. Dirinya juga meminta para pemilih dan peserta pemilu saling menjaga integritas demokrasi negara.

"Saya yakin semuanya memiliki komitmen bersama menjaga, mengawal, dan merawat keutuhan bangsa," pungkasnya.

Kompas TV Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menangkap seorang warga yang diduga merupakan relawan salah satu calon legislatif. Untuk mengusut kasus ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah memeriksa pihak pelapor dan terlapor yang diduga terkait dengan politik uang. Dugaan politik uang di pemilu legislatif ini awalnya diketahui warga di wilayah Kecamatan Jenangan, Ponorogo. #PolitikUang #Ponorogo #Bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com