Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Serukan Pemilu Damai

Kompas.com - 12/04/2019, 16:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyerukan pemilu damai.

Taufan meminta, semua pihak harus saling menghargai pilihan masing-masing. Taufan mengatakan, jangan ada pihak yang menghalangi publik menuju TPS maupun masyarakat yang tak ingin menggunakan hak pilihnya.

"Tidak menghalangi warga negara menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya maupun tidak menghalangi warga negara yang tidak mau menggunakan hak pilihnya," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jum'at (12/4/2019).

Baca juga: Sosialisasi Pemilu, KPU Terima Sejumlah Pertanyaan dari Pasien RSJ Surakarta

Taufan meminta, masyarakat dan kelompok menahan diri dan mencegah aksi-aksi provokasi dan tindak kekerasan. Ia mengatakan, setiap partai politik berkewajiban untuk mengimbau pendukungnya untuk saling menghargai.

"Mengimbau segenap pendukung dan simpatisannya untuk menghargai proses pemilu cara baik dan menghindari aksi-aksi politik yang bisa memicu kekerasan," ujarnya.

Taufan mengatakan, menjelang Pemilu semua pihak harus mencegah penyebaran fitnah dan ujaran kebencian.

Baca juga: Bawaslu: Pemilu 2019 di Jateng Tidak Ada dari Pemantau Asing

"Semua pihak agar mencegah penyebaran fitnah dan ujaran kebencian demi kesuksesan pemilu dan persatuan bangsa," tuturnya.

Selanjutnya, Taufan mengatakan, semua pihak harus memberikan ruang kepada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

"Pihak yang keberatan dengan proses dan hasil pemilu selayaknya menggunakan mekanisme konvensional yang telah tersedia sesuai undang-undang," pungkasnya.

Kompas TV KPU akan menggelar debat kelima Pilpres 2019 pada Sabtu (13/4) malam. Tema debat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi serta industri. Persiapan jelang debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, terus dilakukan.<br /> <br /> Membahas sejumlah isu ekonomi, debat kelima Pilpres 2019 akan diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin dan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebanyak 10 orang telah ditetapkan KPU sebagai panelis debat kelima.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com