Salin Artikel

Komnas HAM Serukan Pemilu Damai

Taufan meminta, semua pihak harus saling menghargai pilihan masing-masing. Taufan mengatakan, jangan ada pihak yang menghalangi publik menuju TPS maupun masyarakat yang tak ingin menggunakan hak pilihnya.

"Tidak menghalangi warga negara menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya maupun tidak menghalangi warga negara yang tidak mau menggunakan hak pilihnya," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jum'at (12/4/2019).

Taufan meminta, masyarakat dan kelompok menahan diri dan mencegah aksi-aksi provokasi dan tindak kekerasan. Ia mengatakan, setiap partai politik berkewajiban untuk mengimbau pendukungnya untuk saling menghargai.

"Mengimbau segenap pendukung dan simpatisannya untuk menghargai proses pemilu cara baik dan menghindari aksi-aksi politik yang bisa memicu kekerasan," ujarnya.

Taufan mengatakan, menjelang Pemilu semua pihak harus mencegah penyebaran fitnah dan ujaran kebencian.

"Semua pihak agar mencegah penyebaran fitnah dan ujaran kebencian demi kesuksesan pemilu dan persatuan bangsa," tuturnya.

Selanjutnya, Taufan mengatakan, semua pihak harus memberikan ruang kepada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

"Pihak yang keberatan dengan proses dan hasil pemilu selayaknya menggunakan mekanisme konvensional yang telah tersedia sesuai undang-undang," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/16050661/komnas-ham-serukan-pemilu-damai

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke