Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Digitroops: Isu Indonesia Dibanjiri Tenaga Asing Paling Banyak Didengar dan Dipercaya

Kompas.com - 11/04/2019, 15:23 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Digitroops melakukan survei untuk mengukur mengenai isu hoaks yang beredar selama Pilpres 2019.

Hasilnya, isu hoaks soal Indonesia yang dibanjiri tenaga kerja asing adalah isu yang paling banyak didengar dan dipercaya oleh responden.

"Sebanyak 48,2 persen responden menyatakan pernah mendengar isu bahwa Jokowi membiarkan Indonesia dibanjiri Tenaga Kerja Asing," kata Yusep M Sofyan saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

"Dari jumlah itu, 46,9 persen responden menyatakan percaya. Jumlah ini cukup besar, mencapai 22,6 persen dari total populasi," lanjut dia.

Isu hoaks lainnya yang kerap didengar oleh masyarakat adalah Jokowi anak PKI dengan 41,9 persen, namun hanya 3,9 persen yang percaya isu ini.

Selanjutnya, isi Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap ulama pernah didengar 33,8 persen responden dan dipercaya 6,7 persen responden.

Sementara itu, isu Jokowi melarang azan pernah didengar 25,5 persen responden dan dipercaya 5 persen responden.

"Kalau kita lihat isu hoaks memang lebih banyak yang menyerang Jokowi. Empat isu teratas yang paling banyak didengar masyarakat adalah yang menyerang petahana," kata Yusep.

Hanya ada dua isu hoaks terkait Prabowo yang mencuat ke publik.

Isu kelompok islam radikal berkumpul di belakang Prabowo pernah didengar oleh 22,2 persen dan dipercaya 5,7 persen responden.

Adapun, isu Prabowo bersama Rizieq Shihab akan menerapkan NKRI bersyariah pernah didengar oleh 20,8 persen responden dan dipercaya 7,6 persen responden.

"Jadi isu hoaks sama-sama menyerang kedua capres, tapi yang menyerang petahana jumlahnya lebih banyak," ujar Usep.

Survei ini dilakukan pada 18-26 Maret 2019 terhadap 1200 responden melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com