Eks KASAL: Perang Sekarang Bukan Lagi Fisik, tapi Perang Asimetris!

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh mengingatkan bahwa perang asimetris di Indonesia sudah ada di depan mata.

Kepada para awak media di kediamannya bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (10/4/2019), Bernard mengatakan, ancaman terbesar negara-negara di dunia saat ini adalah perang asimetris, bukan perang fisik.

"Sekarang negara mana sih yang mau serang fisik kita? Saya berani katakan minimal 10 tahun ke depan, tidak ada perang fisik ke Indonesia," ujar Bernard.

Baca juga: Panglima TNI Instruksikan Komandan Satuan Waspadai Perang Asimetris

"Perang sekarang ini sudah bukan seperti dulu, kirim ratusan ribu prajurit untuk mati di medan perang. Sekarang itu namanya sudah perang asimetris," lanjut dia.

Secara sederhana, perang asimetris merupakan perusakan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta politik tidak menggunakan senjata fisik, melainkan dengan strategi yang di luar kewajaran.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Seharusnya Lebih Dalam Bahas Transparansi Pengadaan Alutsista

Bernard yang menjabat KASAL periode 2002-2005 itu mengatakan, salah satu hal yang berpotensi digunakan sebagai sarana menghancurkan Indonesia dari dalam adalah kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

"Kalau saya asing, mau menghancurkan negara kita, saya pakai saja orang-orang di Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, kasih goyang negara ini. Saya manfaatkan mereka. Kasih senjata, berontak, sudah," ujar Bernard.

Salah satu kelompok yang paling potensial dimanfaatkan, menurut Bernard, adalah para kombatan eks ISIS yang pulang dari Suriah.

Baca juga: Menhan: Pengadaan Alutsista Akan Disesuaikan dengan Ancaman Nyata

Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah menjadi korban perang asimetris, yakni Afghanistan dan Libya.

Meski demikian, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini dinilai telah memulai pembangunan pertahanan Indonesia demi menghadapi perang asimetri dengan baik.

Mulai dengan membentuk lembaga yang mengurusi siber hingga memperkuat intelijen di berbagai instansi.

Ia berharap kondisi ini disadari oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama elite politik di Tanah Air agar tidak memberikan ruang bagi terciptanya polarisasi di masyarakat.