Jokowi dan Prabowo Seharusnya Lebih Dalam Bahas Transparansi Pengadaan Alutsista

Kompas.com - 04/04/2019, 18:46 WIB
Peneliti LIPI Diandra M MengkoKOMPAS.com/Haryantipuspasari Peneliti LIPI Diandra M Mengko

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra M Mengko menyayangkan kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tak menjawab pertanyaan mengenai transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista saat debat keempat.

Debat keempat berlangsung pada Sabtu (30/3/2019) lalu.

"Nah bagaimana Bapak-bapak menjamin pengadaan alutsista, tapi juga yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan. Tetapi sayangnya tidak dijawab oleh kedua capres," kata Diandra saat ditemui wartawan di Resto Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: 2 Hal yang Dapat Dicatat Pendukung Jokowi dan Prabowo Saat Debat Keempat

Menurut Diandra, saat debat keempat, Prabowo tak menjawab pertanyaan panelis mengenai pengadaan alutsista, tetapi hanya mengulang pernyataannya bahwa sistem pertahanan lemah.

Sementara itu, Jokowi hanya menanggapi pernyataan Prabowo tersebut dengan bantahan dan menyebut sistem pertahanan sudah mengalami kemajuan.

"Kemudian Pak Jokowi justru menanggapi pertanyaan Pak Prabowo dengan mengatakan, tidak sistem pertahanan kita sudah ada progress-nya, menyatakan program dan gelar pasukannya," ujar Diandra.

Menurut dia, terjaminnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan menarik untuk melihat komitmen dari kedua calon presiden.

Baca juga: Debat Keempat Diyakini Dapat Meningkatkan Partisipasi Publik

"Ini bukan barang baru. Tapi sayangnya kedua capres atau TKN, BPN tidak ada yang menyatakan bagaimana mengatasi persoalan ini. Jadi dua-duanya tidak menyatakan sikap sih," kata dia.

Ia mengatakan, sudah ada transparansi dalam sektor pertahanan. Namun, jika merujuk data Tranparansi International, Indonesia menjadi negara yang berpotensi terjadi korupsi pada sistem pertahanan.

"Tapi kalau dari data Transparansi Internasional di tahun 2015 itu defense anticoruption index kalau enggak salah, itu memang menyatakan Indonesia masih negara yang berisiko rawan atas korupsi sistem pertahanannya terutama di persoalan pengadaan," ujar Diandra.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X