Kepada Jokowi, Kepala Desa Minta Uang Operasional dan Keluhkan Laporan Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan sejumlah kepala desa dalam acara silaturahim nasional pemerintah desa. Dia memanggil tiga orang kepala desa untuk maju ke panggung dan memberikan masukan mengenai program dana desa.

Zuriatman, kepala desa dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, berterima kasih karena program dana desa begitu bermanfaat bagi mereka. Namun, Zuriatman melempar kode kepada Jokowi bahwa mereka juga butuh dana operasional.

"Kami kepala desa bertugas 24 jam, kambing beranak diurus, ibu hamil diurus. Apalagi setiap ada undangan di desa, undangan dalam satu minggu itu ada dua. Tetapi apa yang saya berikan?" kata Zuriatman di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Usai Resmikan Tol, Jokowi Beli Tomat dan Kedondong di Pasar Wonoasih Probolinggo

Sebelum Zuriatman melanjutkan ucapannya, Jokowi tersenyum dan mengangguk-angguk. Jokowi kemudian mengatakan sudah mengerti maksud Zuriatman.

"Ya saya sudah nangkep, sudah nangkep," ujar Jokowi.

Permintaan Zuriatman ini senada dengan dua kepala daerah yang juga dipanggil ke atas panggung. Mereka adalah Yuman dari Kabupaten Gorontalo dan Lahudin dan Aceh Utara.

Menjawab itu, Jokowi berjanji akan memikirkan dana operasional untuk kepala desa. Dia sendiri mengakui bahwa dana operasional adalah hal penting bagi kepala desa.

"Saya tahu dana operasional kepala desa penting untuk kepala desa. Kalau yang namanya presiden desa memenuhi undangan (warga), enggak ninggalin apa-apa kan malu," ujar Jokowi.

Ucapan Jokowi langsung disambut tepukan tangan para kepala desa. Selain soal dana operasional, tiga kepala desa yang berdiri di panggung bersama Jokowi juga mengeluhkan rumitnya pembuatan laporan dana desa.

Baca juga: Tiga Kepala Daerah di Sumbar Ikut Kampanye Jokowi Tanpa Izin Cuti

"Kami kepala desa karena diizinkan menjadi kepala desa hanya tamat SMP. Jadi administrasi, kadang tulis baca pun mereka enggak bisa. Kenapa laporannya harus disamakan dengan orang yang sudah S, S itu," kata Lahudin.

"Jadi supaya jangan menyusahkan bagi kami Bapak dan Ibu kepala desa," tambah dia.

Jokowi juga setuju dengan usul itu. Dia setuju bahwa laporan dana desa tidak perlu terlalu rumit. Menurut dia hal yang paling penting bukan tebalnya laporan melainkan realisasinya di lapangan.

"Mengenai laporan yang rumit dan sulit, akan kita sedehanakan. Nanti Pak Menteri Desa menyurati ke Kementerian Keuangan," kata Jokowi.